masukkan script iklan disini
Ditanya mengenai asset Rumah Dinas Wakil Walikota Prabumulih yang berada di Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara, yang tak pernah didiami dan dibiarkan kosong, Kesuma Irawan pun menyatakan sudah berulangkali menyampaikan hal ini kepada pihak eksekutif. "Sama seperti Gedung Walikota Prabumulih--yang berada disebelah Gedung DPRD ini, sudah jelas ada aturan Perda yang mengatur agar Wako dan Wawako Prabumulih berkantor di gedung ini, namun tampaknya tidak ada niatan untuk menjalankan perintah Perda," tukasnya. Ia merasa prihatin, atas tidak tanggapnya Pemerintah dalam menyikapi masukan dan saran dari DPRD Prabumulih. Kalaupun gedung atau bangunan milik Pemkot Prabumulih, tidak digunakan, alangkah baiknya dilelang agar dapat masuk dalam kas daerah.
Ditambah lagi, adanya asumsi bahwa DPRD Prabumulih seolah-olah menghambat penetapan keputusan yang diperlukan oleh Pemerintah. "Kita sudah berusaha sekuat tenaga, menyelesaikan tugas legislatif antara lain masalah budget dan legislasi, agar dapat ditetapkan tepat waktu," terangnya. Namun, terkadang hambatan justru dari pihak Pemerintah Kota, yang belum siap dalam mengajukan permohonan baik mengenai anggaran dan pembahasan Perda.
H Kesuma Irawan menyatakan dirinya bersama kolega sesama anggota DPRD lainnya, selalu siap dan tanggap dalam setiap keluhan dari masyarakat yang ditujukan kepada DPRD Prabumulih. "Namun terkadang masukan dan saran dari kami-anggota DPRD--dianggap angin lalu oleh Pemerintah Prabumulih," tutupnya. (bmg)
