masukkan script iklan disini
JAKARTA, PP - Guna memperjuangkan tenaga honorer diseluruh indonesia menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), Forum honorer Indonesia ( FHI ) Pusat Kemarin (22/11) mendatangi Gedung DPR RI & MENPAN di Jakarta. Rombongan yang terdiri dari ratusan tenaga honorer diseluruh Indonesia ini dipimpin langsung Ketua Dewan Pembina FHI PUSAT Hasbi. S.Pd.MM didampingi 6 orang perwakilan dari 230 tenaga honorer K II dari Kota Prabumulih yg mengikuti TES K II baru-baru ini.
Kepada Posmetro Prabu, Hasbi mengungkapkan bahwa kedatangannya di Jakarta untuk melakukan langkah-langkah perjuangan dengan mengunjungi beberapa Fraksi Partai Politik di DPR RI dan selanjutnya mengunjungi kantor Menpan&RB guna memberi masukan dan menyampaikan Peta Kondisis Tenaga Honorer dan 10 point rekomendasi FHI sebagai masukan buat wakil rakyat dan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, ujarnya.
Disinggung apa saja tuntutan yang bakal disampaikan ke DPR RI dan Menpan, Pria yang akrab disapa Hasbi ini mengungkapkan bahwa ada 10 poin hasil rapat FHI beberapa waktu yang segera di putuskan. Ke 10 poin tersebut lanjutnya antara lain :
1. FHI meminta pemerintah dan DPR untuk tidak menggunakan passing grade dalam menentukan lolosnya K II menjadi CPNS.
2. FHI meminta dan mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi dan meninjau ulang formasi 30% K II secara nasional agar disesuaikan dengan Kebutuhan daerah berdasarkan permohonan Kepala Daerah untuk kepentingan daerah.
3. FHI meminta DPR RI dan Pemerintah untuk mengangkat 100% tenaga honorer yang telah mengabdikan diri/bekerja menjadi CPNS diberbagai instansi pemerintah pusat dan daerah secara bertahap dgn mempertimbangkan usia kritis dan masa kerja tenaga honorer disesuaikan dengan kemampuan APBN/APBD dan formasi yg ada, demi rasa kemanusian dan keadilan.
4. FHI meminta Pemerintah untuk mengakomodir dan memberikan kebijakan khusus pada daerah yg tenaga honorer K II tdk melebihi 250 orang yg mengikuti tes K II, Tidak melebihi belanja Pegawainya 50% dan pada Tahun lalu dan tahun 2013 tdk melakukan rekrutmen CPNS umum. FHI meminta Pemerintah Pusat untuk memberikan kebijakan khusus pada daerah tersebut berdasarkan permohonan Kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian karena kebutuhan yang ada di daerah dengan meloloskan semua tenaga honorer yang ikut test K II yg ada didaerah tsbt untuk diproses menjadi CPNS.
5. Dan lain lain yang disampaikan oleh FHI baik secara lisan dan tertulis melalui 10 rekomendasi FHI di DPR RI & MENPAN&RB pada tgl 21 & 22 Nopember tahun 2013 di Jakarta didampingi perwakilan tenaga honorer dari beberapa Propinsi dan Kab/Kota di Indonesia, termasuk 6 orang yg mewakili 230 orang tenaga honorer yang ada di Kota prabumulih yg dipimpin langsung oleh ketua DPP FHI Pusat Hasbi. S.Pd. MM.
Forum honorer indonesia ( FHI ) akan melakukan audiensi dalam waktu dekat ini ke KOMISI II DPR RI sebelum dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) antara Komisi II DPR RI dengan Menpan& RB, BKN. Untuk meminta dukungan perjuangan pada wakil rakyat agar tercipta keputusan politik di DPR RI untuk meminta dan mendesak pemerintah menyelesaikan dan mengangkat tenaga honorer secara nasional 100% bukan 30% kuota formasi Nasional.
Karena hal ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang ada dan tidak mencerminkan rasa, kemanusian dan keadilan, mengingat pengabdian kerja tenaga honorer selama bertahun-tahun di instansi pemerintah. FHI memohon dukungan dan doa tenaga honorer di Indonesia khususnya di kota prabumulih agar perjuangan ini dapat berhasil.
Disinggung apa saja tuntutan yang bakal disampaikan ke DPR RI dan Menpan, Pria yang akrab disapa Hasbi ini mengungkapkan bahwa ada 10 poin hasil rapat FHI beberapa waktu yang segera di putuskan. Ke 10 poin tersebut lanjutnya antara lain :
1. FHI meminta pemerintah dan DPR untuk tidak menggunakan passing grade dalam menentukan lolosnya K II menjadi CPNS.
2. FHI meminta dan mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi dan meninjau ulang formasi 30% K II secara nasional agar disesuaikan dengan Kebutuhan daerah berdasarkan permohonan Kepala Daerah untuk kepentingan daerah.
3. FHI meminta DPR RI dan Pemerintah untuk mengangkat 100% tenaga honorer yang telah mengabdikan diri/bekerja menjadi CPNS diberbagai instansi pemerintah pusat dan daerah secara bertahap dgn mempertimbangkan usia kritis dan masa kerja tenaga honorer disesuaikan dengan kemampuan APBN/APBD dan formasi yg ada, demi rasa kemanusian dan keadilan.
4. FHI meminta Pemerintah untuk mengakomodir dan memberikan kebijakan khusus pada daerah yg tenaga honorer K II tdk melebihi 250 orang yg mengikuti tes K II, Tidak melebihi belanja Pegawainya 50% dan pada Tahun lalu dan tahun 2013 tdk melakukan rekrutmen CPNS umum. FHI meminta Pemerintah Pusat untuk memberikan kebijakan khusus pada daerah tersebut berdasarkan permohonan Kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian karena kebutuhan yang ada di daerah dengan meloloskan semua tenaga honorer yang ikut test K II yg ada didaerah tsbt untuk diproses menjadi CPNS.
5. Dan lain lain yang disampaikan oleh FHI baik secara lisan dan tertulis melalui 10 rekomendasi FHI di DPR RI & MENPAN&RB pada tgl 21 & 22 Nopember tahun 2013 di Jakarta didampingi perwakilan tenaga honorer dari beberapa Propinsi dan Kab/Kota di Indonesia, termasuk 6 orang yg mewakili 230 orang tenaga honorer yang ada di Kota prabumulih yg dipimpin langsung oleh ketua DPP FHI Pusat Hasbi. S.Pd. MM.
Forum honorer indonesia ( FHI ) akan melakukan audiensi dalam waktu dekat ini ke KOMISI II DPR RI sebelum dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) antara Komisi II DPR RI dengan Menpan& RB, BKN. Untuk meminta dukungan perjuangan pada wakil rakyat agar tercipta keputusan politik di DPR RI untuk meminta dan mendesak pemerintah menyelesaikan dan mengangkat tenaga honorer secara nasional 100% bukan 30% kuota formasi Nasional.
Karena hal ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang ada dan tidak mencerminkan rasa, kemanusian dan keadilan, mengingat pengabdian kerja tenaga honorer selama bertahun-tahun di instansi pemerintah. FHI memohon dukungan dan doa tenaga honorer di Indonesia khususnya di kota prabumulih agar perjuangan ini dapat berhasil.
Selain itu FHI menghimbau tenaga honorer untuk tidak percaya pada calo atau oknum pejabat yang dapat meloloskan menjadi CPNS dengan membayar sejumlah uang yang bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dalam peneriman CPNS umum & K II pemerintah pusat sudah berusaha meminimalisir penyimpangan dan kecurangan melalui sistem yang baru. Oleh karena itu, lanjut Hasbi, FHI berharap kepada seluruh tenaga honorer dan warga masyarakat untuk melaporkan ke FHI melalui 081377995656 disertai data penunjang dan FHI akan meneruskan laporan tersebut pada instansi dan lembaga terkait didaerah dan dipusat.
Sumber : Press Realase FHI Jakarta
Editor : Jun Manurung
