masukkan script iklan disini
PRABUMULIH, PP - Ditengah defisit anggaran yang berkepanjangan di Kota Prabumulih, ada kabar yang mengejutkan yang datangnya dari kalangan tenaga pendidik. Sekitar 20 an orang Kepala Sekolah SMP Kota Prabumulih malah plesiran ke Luar Negeri. Tidak tanggung-tanggung. Tujuan plesiran kepala sekolah yang di komandoi oleh Kadiknas Kota Prabumulih ini adalah Hongkong.
Selain di tengah devisit anggaran, masyarakat Prabumulih juga mempertanyakan tujuan para kepala sekolah plesiran ke Hongkong. Belum lagi pelaksanaan Ujian Nasional sudah di depan mata.
Meski secara pasti belum diketahui sumber dana yang digunakan untuk biaya plesiran, warga juga pesimis jika tujuan ke Hongkong ini untuk memperbaiki mutu pendidikan di Kota Prabumulih.
Aktivis LSM Kota Prabumulih Mulwadi kepada posmetroprabu.com mengaku telah mengetahui rencana keberangkatan para kepala sekolah SMP Prabumulih ini ke Hongkong berdasarkan dari beberapa media sosial para Kepala Sekolah. Hanya saja lanjut Kemong (sapaan akrab Mulwadi) pihaknya masih akan menelaah darimana anggaran studi banding tersebut didapatkan.
“Jika anggarannya dari dana APBD Kota Prabumulih, sebenarnya hal ini tidak dibenarkan. Selain devisit, DPRD juga telah mewanti-wanti Walikota untuk memangkas seluruh kegiatan yang dianggap tidak prioritas. Daripada digunakan untuk studi banding ke luar negeri, lebih baik anggaran digunakan untuk memperbaiki pendidikan di Prabumulih termasuk sarana dan prasarana pendidikan" ujar Kemong
Berdasarkan informasi yang diterima posmetroprabu.com, studi banding ke Hongkong tersebut menelan biaya hingga Rp 10 juta lebih per orang. Jika anggaran yang digunakan menggunakan uang pribadi, maka harus ditelaah pula tujuan utama serta tupoksi kepala sekolah yang mengikuti kegiatan tersebut.
“Studi banding ini diikuti oleh kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih. Seharusnya kepala sekolah memikirkan bagaiman kebijakan di sekolah karena studi banding dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama,” tuturnya.
Pihaknya berharap Dinas Pendidikan lebih transparan, salah satunya dengan melaporkan tujuan studi banding tersebut.
“Sepengetahuan kita, Dinas Pendidikan juga tidak melapor ke dewan jika akan melakukan studi banding ke Hongkong, sehingga tidak ada kejelasan sebenarnya mereka pergi ke Hongkong untuk belajar atau wisata shopping” tandas Kemong.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih hingga berita ini diturunkan belum dapat memberikan keterangan. Saat di konfirmasi melalui telepon genggamnya terdengar nada tidak aktif.
Selain di tengah devisit anggaran, masyarakat Prabumulih juga mempertanyakan tujuan para kepala sekolah plesiran ke Hongkong. Belum lagi pelaksanaan Ujian Nasional sudah di depan mata.
Meski secara pasti belum diketahui sumber dana yang digunakan untuk biaya plesiran, warga juga pesimis jika tujuan ke Hongkong ini untuk memperbaiki mutu pendidikan di Kota Prabumulih.
Aktivis LSM Kota Prabumulih Mulwadi kepada posmetroprabu.com mengaku telah mengetahui rencana keberangkatan para kepala sekolah SMP Prabumulih ini ke Hongkong berdasarkan dari beberapa media sosial para Kepala Sekolah. Hanya saja lanjut Kemong (sapaan akrab Mulwadi) pihaknya masih akan menelaah darimana anggaran studi banding tersebut didapatkan.
“Jika anggarannya dari dana APBD Kota Prabumulih, sebenarnya hal ini tidak dibenarkan. Selain devisit, DPRD juga telah mewanti-wanti Walikota untuk memangkas seluruh kegiatan yang dianggap tidak prioritas. Daripada digunakan untuk studi banding ke luar negeri, lebih baik anggaran digunakan untuk memperbaiki pendidikan di Prabumulih termasuk sarana dan prasarana pendidikan" ujar Kemong
Berdasarkan informasi yang diterima posmetroprabu.com, studi banding ke Hongkong tersebut menelan biaya hingga Rp 10 juta lebih per orang. Jika anggaran yang digunakan menggunakan uang pribadi, maka harus ditelaah pula tujuan utama serta tupoksi kepala sekolah yang mengikuti kegiatan tersebut.
“Studi banding ini diikuti oleh kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih. Seharusnya kepala sekolah memikirkan bagaiman kebijakan di sekolah karena studi banding dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama,” tuturnya.
Pihaknya berharap Dinas Pendidikan lebih transparan, salah satunya dengan melaporkan tujuan studi banding tersebut.
“Sepengetahuan kita, Dinas Pendidikan juga tidak melapor ke dewan jika akan melakukan studi banding ke Hongkong, sehingga tidak ada kejelasan sebenarnya mereka pergi ke Hongkong untuk belajar atau wisata shopping” tandas Kemong.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih hingga berita ini diturunkan belum dapat memberikan keterangan. Saat di konfirmasi melalui telepon genggamnya terdengar nada tidak aktif.