Terkait Plesiran Kepala Sekolah, Komisi I Segera Panggil Kadiknas

masukkan script iklan disini

PRABUMULIH, PP - Anggota DPRD Kota Prabumulih dari Komisi I yang membidangi pendidikan mengaku tidak mengetahui keberangkatan belasan Kepala Sekolah SMP Kota Prabumulih plesiran ke Hongkong. Bahkan pihaknya juga mengaku tidak mengetahui sumber dana perjalanan tersebut berasal dari mana karna pada perinsipnya pada APBD 2017 Komisi I DPRD Prabumulih tidak menganggarkan dana plesiran Kepala Sekolah. Terlebih ditengah kondisi keuangan APBD yang mengalami devisit.

Demikian disampaikan oleh Hartono Hamid salah seorang Anggota Komisi I DPRD Kota Prabumulih menanggapi plesiran Kepala Sekolah SMP Kota Prabumulih kepada posmetroprabu.com di rumah makan Tidar Jalan Nias Gunung Ibul Prabumulih timur Kota Prabumulih siang tadi Kamis (16/03/2017).

"Sekalipun itu menggunakan dana pribadi sangat tidak tepat melakukan Studi ke luar negeri disaat jam kerja. Itu perlu dicatat. Dan yang kedua DPRD tidak mempermasalahkan keberangkatan studi banding ke luar negeri jika dilakukan di hari libur" ujar Hartono Hamid.

Menurut Om Ton (sapaan akrab Hartono Hamid-red) secara pribadi ia sangat menyangkan keberangkatan tersebut ditengah para siswa ingin melaksanakan Ujian Nasional.

"Mau studi banding ke Hongkong kemungkinan sangat tidak tepat sebab kurikulum Hongkong tidak sama dengan Indonesia. Kalaupun ingin melakukan studi banding, masih banyak daerah di Indonesia yang tidak kalah dengan luar Negeri soal pendidikan dan setidaknya mampu menghemat anggaran" ungkapnya.

Disinggung apa langkah Komisi I menanggapi perjalanan luar negeri para Kepala Sekolah SMP Kota Prabumulih. Om Ton mengaku akan membahasnya di Komisi dan secara pasti akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan tujuan dan sumber dana yang digunakan dalam perjalanan tersebut.

"Masih banyak sekolah yang membutuhkan perhatian dan suntikan dana di Kota Prabumulih. Termasuk sarana dan prasarana pendidikannya. Daripada mengahmburkan dana untuk kegiatan yang tidak jelas mungkin lebih baik digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Prabumulih. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini sedang dalam situasi sulit menutupi hutang kepada pihak ketiga terkait pelaksanaan proyek pembangunan. Ini menjadi catatan bagi kita di Komisi I dan secepatnya akan melakukan pemanggilan kepada Kepala Dinas terkait yang kabarnya ikut serta dalam rombongan" papar Om Ton.

Di tempat terpisah, pengamat Politik Kota Prabumulih Eko Darmawan mengaku bahwa keberangkatan para Kepala Sekolah ke Luar Negeri berkaitan dengan Poltik. Dimana lanjutnya, 2017 di Kota Prabumulih telah masuk dalam kategori tahun Politik. Dengan demikian ia berharap kepada DPRD Kota Prabumulih selaku pengawas anggaran untuk lebih teliti dalam mencermati anggaran ditiap SKPD.

Jangan sampai lanjutnya, APBD dijadikan alat untuk biaya berpolitik secara tidak langsung oleh Kepala Daerah. Contohnya seperti perjalanan dinas para Kepala Sekolah ke Hongkong saat ini bisa jadi upaya atau bagian dari politik Ptaktis Kepala Daerah