masukkan script iklan disini
Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala BKD Kota Prabumulih Jauhar Fahri SE, AK saat dimintai tanggapannya seputar pembayaran hutang Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih kepada pihak Kontraktor. Sejauh ini kata Fahri, hutang Pemkot kepada pihak ketiga berkisar Rp. 10 miliar.
"Untuk saat ini Pemkot melalui BKD tidak menemukan masalah soal pembayaran. Selain memang hutang tersebut harus dibayar, dananya juga telah tersedia. Bahkan ditargetkan akhir maret lalu sudah harus selesai dibayarkan. Hanya saja masalahnya pihak ketiga hingga saat ini belum ada yang mengajukan SPM. Jika ada pengajuan, seperti biasa jika dananya tersedia langsung kita bayarkan" ujar Fahri.
Fahri juga enggan mengomentari alasan para kontrak yang belum mengajukan SPM hingga saat ini ke BKD Kota Prabumulih. Pun saat disinggung apakah adanya pemeriksaan pelaksanaan proyek 2016 oleh Kejari Prabumulih mengakibatkan pihak ketiga enggan mengajukan SPM.
Menurut Fahri, perihal adanya pemeriksaan proyek pembangunan masjid oleh Kejaksaan bukanlah wewenangnya untuk memberi tanggapan. Yang pasti lanjutnya, jika ada pengajuan SPM proyek pembangunan APBD Prabumulih 2016 yang masuk ke pihaknya dan semuanya lengkap akan langsung dibayarkan.
"Soal itu silahkan tanya ke pemborongnya langsung. Kita bekerja sesuai dengan tupoksi. Intinya jika ada pengajuan pembayaran dan jika dinilai telah lengkap langsung kita bayarkan karna itu hak mereka" tegasnya.
Sepinya pengajuan SPM di BKD Kota Prabumulih akhir-akhir ini juga menjadi pertanyaan dikalangan pencari berita di Kota Prabumulih. Sebab tidak seperti biasanya. Ruang pelayanan SPM di kantor lantai dasar ini biasanya ramai dengan urusan pencairan dana proyek. Belakangan setelah adanya pemeriksaan proyek pembangunan masjid APBD 2016 oleh Kejari Prabumulih ruangan pelayanan SPM sepi pengunjung.
