masukkan script iklan disini
PRABUMULIH, PP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih melalui Panitia Khusus laporan kegiatan pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Walikota Prabumulih APBD 2016 menyoroti kinerja kelompok kerja (Pokja) pada unit layanan pengadaan (ULP) di lingkungan pemerintahan Kota Prabumulih yang mengurusi tender proyek APBD.
Dalam pandangan akhir LKPJ Walikota Prabumulih, Pansus II menyebutkan bahwa layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE) Kota Prabumulih sejauh ini kerap dikeluhkan oleh rekanan kontraktor yang ingin memasukkan berkas penawaran melalui LPSE yang dikelola oleh SKPD Terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Laporan Pansus yang dibacakan oleh Ir Herianto menghimbau Walikota Prabumulih untuk segera mengevaluasi sumber daya manusia (SDM) yang menangani LPSE agar tidak terkesan adanya praktek kecurangan dalam penentuan pemenang tender proyek pemerintah setiap tahunnya.
"Kepada saudara Walikota kami menghimbau agar segera mengevaluasi kinerja pada ULP dan LPSE Kota Prabumulih karna dua unit ini kerap dikeluhkan sejumlah rekanan kontraktor setiap tahunnya" ujar Politisi Partai Nasdem tersebut pada sidang Paripurna Pengesahan Ranperda LKPJ Walikota Prabumulih APBD 2016 di gedung DPRD Prabumulih Senin (31/07/2017).
Namun hal ini dibantah oleh Walikota Prabumulih Ir, Ridho Yahya MM. Walikota ketika dikonfirmasi seusai Rapat Paripurna mengungkapkan bahwa sejauh ini petugas ULP tetap konsisten dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Ia juga menambahkan bahwa petugas di LPSE Maupun ULP telah menjalani sejumlah pendidikan khusus dan telah memiliki sertifikat.
"Dikatakan adanya dugaan praktek kecurangan saya pikir tidak benar dan perlu diluruskan. Adanya laporan para kontraktor ke DPRD soal layanan LPSE kemungkinan besar disebabkan minimnya atau berkurangnya paket pekerjaan yang dilelang tahun 2016" ujar Ridho Yahya.
Dikatakan, paket proyek yang di lelang tahun 2016 jumlahnya sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah peserta yang menawar.
"Permasalahannya mungkin ada pada paket yang jumlahnya sedikit. Tahun lalu APBDnya kan besar dan seluruh kontraktor kebagian proyek. Buktinya tahun-tahun sebelumnya kontraktor tidak ada yang komplain. Jadi menurut saya permasalahannya ada pada jumlah paket yang sedikit" tegas Ridho Yahya.
