Menilik Skenario Politik Ridho Yahya Bag I

masukkan script iklan disini

PRABUMULIH, PP - Memasuki tahun politik yakni masa tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada),  suhu Politik di Kota Prabumulih masih tampak dingin dan berbanding terbalik dengan Kabupaten Kota lainnya di Sumatera selatan yang juga sama-sama menggelar Pilkada serentak 2018.

Alasannya tidak lain ketika beberapa penantang Walikota Petahana satu persatu mundur sebelum perang. Sebut saja Hartono Hamid. Kader terbaik yang dimiliki Partai Hanura Kota Prabumulih saat ini mau tak mau harus mundur teratur dari bursa pencalonan Walikota Prabumulih 2018.

Pengunduran pria yang biasa disapa Om Ton itu pun sempat mengundang banyak tanya. Pasalnya, pengunduran diri diutarakan sesaat setelah  memaparkan visi dan misi calon walikota dan wakil walikota periode 2018-2023 yang digelar oleh Partai Hanura di ballroom Rumah Makan Kampung Cemara Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Prabumulih Timur Kota Prabumulih Selasa (08/08/2016) lalu.
.
Alasan Om Ton memang masuk akal. Dimana selain untuk memberikan kesempatan pada Ketua DPD Hanura Kamirul untuk maju, pencalonan dirinya di Partai Nasdem juga mendapat penolakan.

"Andai nama saya belum dicoret di Nasdem, mungkin saya masih tetap bertahan dimana selain Hanura yang memiliki 3 kursi di legislatif tentu sangat memungkinkan untuk bertarung di Pilkada Prabumulih 2018 dengan tambahan dukungan 3 kursi dari Nasdem" ujar Om Ton kepada Wartawan.

Entah ini skenario sang Petahana atau bukan, yang pasti selain Om Ton, Calon Walikota lainnya seperti Adi Susanto diprediksi bakal segera menyusul. Pasalnya, harapan pencalonan Adi Susanto bakal didukung oleh PAN harus kandas ditengah jalan dengan berbagai pertimbangan politis.

Jiwa petarung Adi Susanto pun kian melemah saat jalan menuju roma tak semudah yang dibayangkan. Kekuatan partai yang menaunginya hanya memiliki satu kursi dan tentu sangat sulit untuk kemudian mampu menjadi peserta dalam pilkada Prabumulih yang tinggal beberapa bulan lagi itu.

Setidaknya Adi Susanto harus mampu merebut hati PPP yang memiliki 4 kursi di legislatif untuk mendukung langkahnya sebagai Kandidat Calon di Pilkada mendatang jika tak ingin kos kenderaan parpol semakin membengkak. 1+4 = 20 persen perolehan suara di Legislatif, cukup memuluskan langkahnya bertarung di Pilkada Prabumulih.

Namun bagi PPP Prabumulih hitung-hitungan 4+1 lebih tepat ketimbang 1+4. Alasannya sangat jelas, dimana PPP sebagai partai pemenang pemilu 2014 di Kota Prabumulih memiliki peluang besar untuk memajukan Kadernya sebagai Calon Walikota Prabumulih 2018 mendatang dengan hanya membutuhkan satu kursi saja sebagai syarat pencalonan.

Dalam hal ini, peluang Adi Susanto untuk memakai kenderaan PPP sangat tipis dan yang pasti partai berlambang Ka'bah tersebut tidak akan memberikan dukungan karna Adi Susanto sendiri tidak sekalipun mengambil formulir pendaftaran calon ke PPP.

Pengunduran Adi Susanto di bursa calon Walikota semakin kuat manakala maju melalui jalur independen mengalami banyak kesulitan. Mengumpulkan 13 ribu KTP tentu bukan perkara mudah disaat tahapan Pilkada semakin mepet. Belum lagi konsekwensi melepaskan jabatan sebagai anggota DPRD menjadi taruhan ketika KPU secara resmi menetapkan namanya sebagai Calon Walikota.

Lantas bagaimana dengan bakal Calon walikota lainnya?

Kemungkinan besar seluruh Parpol tingkat Prabumulih akan merapat ke Petahana. Hal ini dimungkinkan mengingat beberapa ketua partai Politik ditingkat Kota Prabumulih banyak yang tidak minat dengan pencalonan. Sama halnya dengan Politisi di Parlemen DPRD Kota Prabumulih. Konsekwensi mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD menjadi pertimbangan utama mereka untuk maju di bursa Calon Walikota.

Peluang Calon dari luar Parpol juga amat semakin kecil disaat beberapa Politisi menarik diri dari bursa pencalonan. Belum lagi Ketua DPC PPP Prabumulih yang juga Ketua DPRD Kota Prabumulih telah menyatakan sikap tidak akan maju atau mencalonkan diri di Pilkada Prabumulih 2018 dengan berbagai pertimbangan.