Irma Suryani : Ubah Imej, Banyak Anak Banyak Rezeki

masukkan script iklan disini

PRABUMULIH, PP - Laju pertumbuhan penduduk harus dikontrol, kalau tidak jelas akan menjadi masalah di setiap kabupaten/kota. Kalau tidak ditekan, akan menimbulkan kepadatan penduduk.

Karenanya, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago SE mengajak, warga Kota Nanas ini mengubah imej banyak anak banyak rezeki. Dengan, dua anak cukup.

"Jadi perlu kita sampaikan kembali kepada masyarakat. Bahwa ungkapan banyak anak banyak rejeki ini sudah tidak berlaku sekarang. Justru itu akan membuat masyarakat tidak sejahtera karena tidak bisa membiayai hidupnya dengan baik. Dan membuat beban negara semakin berat," terang Politisi Partai NasDEM ketika bertemu dengan warga Kelurahan Wonosari dipusatkan di lapangan Pujasuma Wonosari, Sabtu lalu (21/10).

Menurut Irma, usia yang matang  untuk menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun dan perempuan minimal 21 tahun. Beban negara sekarang ini cukup berat, lantaran laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dirinya perlu untuk mensosialisasi kembali program pemerintah melalui program BKKBN. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Lewat sosialisasi KIE BKKBN, kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Mendorong masyarakat, untuk berpartisipasi dalam program KB. Sehingga, laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan. Dan, kepadatan penduduk bisa dikurangi," ujar Kak Irma sapaan akrabnya.

Sambungnya, KIE sendiri lebih dari sekadar mengenalkan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. "Dalam ikut serta program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), sehingga kepadatan penduduk bisa dikurangi," bebernya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDEM, Ir Heriyanto MSP mengatakan, kalau pihaknya sangat konsentrasi masalah pertumbuhan dan laju kepadatan penduduk. Lantaran, bisa meningkatkan angka kemiskinan dan juga pengangguran.

"Kalau tidak ditekan dan dikurangi, jelas akan merugikan setiap kabupaten/kota. Karena, pertumbuhan dan laju pertumbuhan penduduknya tidak terkontrol," tambahnya.

Selain itu, ungkapnya menimbulkan masalah bagi Pemerintah kota (Pemkot), guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Dikarenakan, jumlah penduduknya yang terus bertambah akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol," tukasnya. (pp/ist)