masukkan script iklan disini
PRABUMULIH, PP - Provinsi Sumsel dan Kota Prabumulih pada khususnya tidak lama lagi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018 yakni, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih.
Menyambut dua agenda besar demokrasi tersebut, penyelenggaraan momen kontestasi politik 2018 ini diharapkan menjadi arena kompetisi pilkada yang bermartabat dengan mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Salah satu momok yang dihadapi dan berpotensi mengganggu berlangsungnya pilkada yang jujur adalah semakin meningkatnya potensi politik uang dalam penyelenggaraan pemilukada. Dinamika politik uang pada momen pilkada menjadi kasus utama kisruhnya penyelenggaraan memilih pemimpin.
Salah satu momok yang dihadapi dan berpotensi mengganggu berlangsungnya pilkada yang jujur adalah semakin meningkatnya potensi politik uang dalam penyelenggaraan pemilukada. Dinamika politik uang pada momen pilkada menjadi kasus utama kisruhnya penyelenggaraan memilih pemimpin.
Untuk itu, langkah Panwaslu Kota Prabumulih turun ke jalan mengkampanyekan Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politik Sara untuk Pilkada 2018 patut untuk diapresiasi, sebab merupakan langkah maju dalam upaya menciptakan pilkada yang bermartabat yang diharapkan menghasilkan pemimpin yang bermartabat pula.
Demikian disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kota Prabumulih Herman Juladi SH melalui Komisioner Panwaslu Kota Prabumulih Iin Susanti, SPdI. MSi saat disambangi Posmetro Prabu di ruang kerjanya Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kota Prabumulih Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Rabu (14/02/2017).
Dikatakan, politik uang dan politisasi SARA dapat merusak tatanan demokrasi yang ada. Untuk itu Iin mengajak seluruh element masyarakat untuk bersama-sama menolak Politik Uang dan Politisasi SARA. Kampanye lawan dan tolak politik uang lanjuTnya, diharapkan mampu mendorong terlaksananya pilkada yang berkualitas.
"Agar hal tersebut dapat terwujud, efektivitas pelaksanaan peran Panwaslu perlu didukung dengan perubahan pola pikir (mindset) kontestan pemilu dan masyarakat untuk menjadi insan demokrasi yang bermartabat untuk menghasilkan pemimpin yang bermartabat" pungkasnya.
Pantauan dilapangan, ada lima poin yang ditekankan dalam Kampanye Tolak dan Lawan Politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang berintegritas. Yang pertama, Mengawal Pemilukada dari praktik politik uang dan SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Yang kedua, tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai sarana mencari simpati pemilih karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat. Kemudian yang ketiga adalah mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya bsecara cerdas berdasarkan program kerja dan bukan karena politik uang dan SARA.
Ke empat dan yang terakhir adalah, mendukung kinerja pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan SARA yang dilakukan oleh lembaga pengawas Pemilu serta tidak melakukan intimidasi, kekerasan atau aktifitas dalam bentuk apapun juga yang dapat mengganggu proses penangan pelanggaran politik uang dan SARA.
Selain itu, kampanye juga diwarnai pembagian ribuan brosur Tolak dan Lawan Politik uang dan politisasi SARA terhadap pengguna jalan. Acara pembagian brosur tersebut di pusatkan di Tugu Kuda Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih. Brosur juga turut di sebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Prabumulih.
