masukkan script iklan disini
PRABUMULIH, PP - Mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa penempatan Richard Cahyadi (RC) sebagai Penjabat Walikota di Prabumulih adalah bagian dan rencana suksesi Pemilukada oleh Gubernur Sumsel untuk pemenangan salah satu pasangan calon Gubernur. Hal ini terlihat dari banyaknya kebijakan yang berubah drastis sejak "Gong Perang" Pemilukada di tabuh otoritas penyelenggara Pemilukada serentak 2018.
Sejak resmi meletakkan jabatan sebagai Kepala Bakesbang Pol Sumatera Selatan dan dipercaya mengemban jabatan sebagai Pjs Walikota Prabumulih, nama Richard Cahyadi tak henti-hentinya menjadi buah bibir dan perbincangan di tengah masyarakat Kota Prabumulih.
Entah siapa yang lebih dulu memulai permusuhan, hubungan antara Petahana dan Pjs (Ridho Yahya dan RC-red) mulai terbentuk saat RC pertama kali menginjakkan kaki di Kantor Walikota Prabumulih. Bermula ketika tak ada acara sambutan resmi atas kedatangannya saat hari pertama menjabat sebagai Pjs Walikota Prabumulih.
Kemudian mempermasalahkan Mobil Dinas BG 1 C yang terlambat diserahkan oleh SKPD terkait kepada dirinya. Lalu berlanjut kepada permasalahan birokrasi dan pelayanan yang amburadul di Kota Prabumulih menurut dirinya serta kebijakan dan statment kontroversial seperti tingginya angka pengangguran di Kota Prabumulih yang bahkan juara 2 di Provinsi Sumsel setelah Kota Palembang. Dalam sepekan kasus tingginya angka pengangguran Kota Prabumulih menjadi topik utama laman media massa terbitan lokal maupun terbitan Ibukota Provinsi.
Lantas apa saja Fakta Richard Cahyadi penyebab kekalahan pasangan Dodi-Giri di Pilgub Sumsel Kota Prabumulih? Berikut beberapa fakta menarik hasil pengamatan warga Kota Prabumulih yang menyebabkan perolehan suara Cagub dan Cawagub Sumsel Nomor 4 Dodi Reza Alex Noerdin dan H.Giri Ramanda Kiemas.
1. Karakter yang Keras dan Tegas
Karakter yang keras dan tegas yang diaplikasikan terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih awalnya sempat mendapat apresiasi dari seluruh element masyarakat. Hal itu terlihat dari perubahan disiplin para pegawai di kantor Walikota Prabumulih. Apel pagi para ASN tampak rutin dilakukan. Pegawai yang jarang ngantor mulai menampakkan wujudnya meski kadang kala sembunyi-sembunyi.
2. Berambisi Menjadi Walikota Definitif
Pilkada Kota Prabumulih yang hanya melahirkan satu pasangan calon (Calon Tunggal-red) tak pelak menjadi peluang besar menambah rentang waktu jabatan sebagai Walikota bagi RC. Guna mewujudkan hal tersebut, Kebijakan-kebijakan kontroversial pun diterbitkan. Mulai dari Perombakan kabinet pada esselon II hingga rotasi jabatan besar-besaran mulai dari esselon IV setingkat Lurah dan esselon III setingkat Camat serta Kepala-Kepala Bidang di Seluruh SKPD.
Ridho-Fikri VS Kotak Kosong di Pilkada Prabumulih tentunya suatu keuntungan besar bagi PJ Walikota ketika Kotak Kosong mampu memenangi Pilkada. Setidaknya jika itu terjadi maka Jabatan PJ Walikota Richard Cahyadi bertambah panjang selama 2 Tahun. Atau bisa jadi ada kemungkinan RC bakal maju mencalonkan diri sebagai Walikota Prabumulih ketika Kotak Kosong merajai perolehan suara pada Pilkada 27 Juni kemarin.
3. Lupa Rencana Awal
Tingginya tingkat permusuhan antara dirinya dan Ridho Yahya membuat RC lupa diri dengan tugas utama dalam pemenangan salah satu pasangan calon Gubernur. Pada pemilukada, penempatan Pjs oleh Penguasa setidaknya memiliki tugas khusus yang menguntungkan terhadap salah satu paslon dan hal ini sudah menjadi rahasia umum. Meski sulit dibuktikan namun aromanya menyebar hingga ke pelosok-pelosok. Banyak kebijakan yang tidak sejalan dengan program salah satu Paslon Gubernur nomor 4 yang diterbitkan RC menyebabkan simpati konsituen pada paslon tersebut menurun.
4. Pengurangan Armada Damri Prabumulih-Palembang
Kebijakan pengurangan armada Damri Jurusan Prabumulih Palembang adalah kebijakan yang telak memicu ketidakpercayaan Konsituen terhadap RC dan salah satu Paslon Gubernur Sumsel. Warga Prabumulih pendukung paslon nomor 4 menyadari betul bahwasanya penempatan RC sebagai Pj Walikota Prabumulih setidaknya memiliki program yang sama dengan paslon. Namun kenyataannya dilapangan ibarat pepatah jauh panggang dari api.
Topik pengurangan Armada Damri pun menjadi menu utama yang tidak hanya di media bahkan di media sosial, pengurangan armada damri menjadi perbincangan hangat para netizen di Kota Prabumulih. Kebijakan pengurangan Damri oleh Netizen merupakan kebijakan yang salah besar dimana Pemerintah Kota Prabumulih dibawah kepemimpinan Pj Walikota Prabumulih lebih mendukung travel gelap ketimbang angkutan massal yang murah, nyaman, aman dan resmi.
Persolan pengurangan Armada Damri jurusan Prabumulih - Palembang diketahui bermula saat puluhan sopir travel di Kota Prabumulih menggelar unjuk rasa terkait menurunnya penumpang travel akibat beroperasinya armada Damri di Kota Prabumulih. RC lantas mengeluarkan kebijakan pengurangan Damri dengan alasan Operasional Damri tidak sesuai dengan MoU di awal.
5. Penutupan Pasar Bedug
Bulan Ramadhan menjadi bulan yang ditungu-tunggu sebahagian masyarakat pedagang di Kota Prabumulih guna menambah ekonomi keluarga dengan menggelar dagangan tahunan seperti makanan khas berbuka puasa. Pasar Bedug menjadi wadah bagi ratusan pedagang jajanan Ramadhan untuk mengais rezeki. Sayangnya pasar musiman ini tidak berlangsung lama seperti tahun-tahun sebelumnya. Baru saja beberapa hari di buka oleh Pemerintah Kota Prabumulih, besoknyo sudah ditutup dengan alasan minimnya anggaran kos sewa tenda dan peralatan lainnya untuk memperpanjang jangka waktu operasional pasar bedug.
Jelas saja, Kebijakan penutupan Pasar Bedug mengundang berbagai reaksi dari kalangan masyarakat sebab yang dirugikan bukan saja kalangan pedagang. Masyarakat selaku konsumen juga merasa dirugikan sebab tidak terpusatnya penjual makanan berbuka puasa menambah pengeluaran yang tidak hanya materi, juga waktu untuk mencari makanan berbuka turut tersita.
6. Senatiasa Kampanye Kotak Kosong
Berambisi tinggi menjadi Walikota, RC pada tiap kesempatan selalu mengkampanyekan Kotak Kosong dengan dalih Sosialiasi Kotak Kosong oleh KPU minim sehingga Pemerintah berkewajiban melakukan sosialisasi Pemilukada bahwa selain Paslon Ridho-Fikri, Kotak Kosong juga menjadi salah satu alternatif pilihan bagi warga yang tidak setuju dengan Calon Petahana. Bahkan Kampanye Kotak Kosong atau keterlibatan ASN dalam Politik Praktis banyak dilakukan oleh perangkat Lurah hingga Camat secara terang-terangan.
Akibatnya, situasi Politik di Kota Prabumulih menjadi terkotak-kotak. Tidak hanya di kalangan masyarakat, ASN, hingga lembaga-lembaga Pemerintahan maupun lembaga masyarakat menjadi terkotak-kotak secara terang-terangan. Pro Ridho-Fikri dan Pro Koko sebutatan Kotak Kosong menjadi trending topik sepanjang peyelenggaraan pilkada di Kota Prabumulih.
Kasus ini juga tidak luput menjadi topik utama media massa terlebih aktivis element masyarakat secara langsung mengadukan keterlibatan ASN Kota Prabumulih ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.
7. Program Ridho Yahya Selalu Buruk di Mata RC
Pada setiap kesempatan kegiatan resmi Pemerintah Kota Prabumulih, tidak pernah sekalipun RC Memuji program Ridho Yahya. Justru Program dan Proyek selama Ridho Yahya menjabat sebagai Walikota menurutnya hanya menghabiskan anggaran pemerintah. Dengan demikian, pembayaran hutang terhadap pihak ketiga atas proyek yang bersumber dari dana APBD hingga saat ini belum dicairkan. Saking hangatnya kebijakan ini, dengan mengetik "Hutang Proyek Prabumulih" saja di pencarian Google puluhan berita akan muncul di laman mesin pencari google.
Demikian beberapa fakta yang dapat disajikan posmetroprabu yang berasal dari berbagai sumber yang diduga menjadi penyebab utama kekalahan pasangan calon Gubernur Sumsel Dodi-Giri pada Pemilukada serentak 2018. Menarik benang merah pada berita ini, sesungguhnya benarlah kedaulatan berada di tangan rakyat. Apapun kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah, ketika itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat maka situasi bisa berbalik begitu cepat. Pesannya ialah "Jangan sesekali menyakiti hati Rakyat sebab kedaulatan berada di tangan Rakyat. ***(rakyat)
