masukkan script iklan disini
JAKARTA, PP - Baru satu hari dilantik,Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM didampingi Kepala BKD Jauhar Fahri sudah menerima penghargaan WTP dari Kementrian Keuangan RI.
Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) tersebut merupakan penghargaan untuk periode 2013-2017
yang masuk dalam 53 daerah penerima.
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja nasional bertema “Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018”, pada Kamis (20 September 2018) di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta.
Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dinilai telah memenuhi syarat kesesuaian penyajian laporan dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Tahun 2018 ini ada 298 pemerintah daerah mendapat opini WTP. Dari jumlah tersebut, terdapat 53 pemda mendapat opini WTP periode 2017-2018 termasuk Pemerintah Kota Prabumulih.
Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mengapresiasi penghargaan tersebut. Melalui preatasi ini, dirinya berharap seluruh jajaran Pemkot Prabumulih terus mempertahankan opini ini.
“Beberapa catatan menteri keuangan agar segera ditindaklanjuti misalnya meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah (spip), pengendalian pengelolaan PNBP, catatan kurang tertib atas belanja pemerintah pusat di daerah dan pencatatan aset perlu ditingkatkan,” ungkap Ridho.
Selain itu walikota dua periode ini juga memerintahkan jajaran OPD untuk melakukan percepatan penerbitan Laporan Keuangan tahun mendatang.
“Terdapat 5 pemda di Provinsi Sumsel yang meraih penghargaan WTP 5 kali berturut-turut yaitu Kota Prabumulih, Lubuk Linggau, Kabupaten OKI, OKUT dan Banyu Asin. Kita perlu berbangga dengan raihan prestasi ini,” bebernya.
Dibagian lain, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih Jauhar Fahri, SE, Ak, CA menjelaskan siap menindak lanjuti arahan walikota. Disamping itu, dia berharap dapat bersinergi dengan seluruh OPD dan pihak terkait lainnya.
“Tanpa bantuan OPD sulit menindaklajuti arahan pak walikota. Makanya perlu kerjasama yang baik bagi seluruh OPD. Karena ini adalah untuk kebaikan bersama,” pungkasnya.(ADV)
