masukkan script iklan disini
"Saya apresiasi apa yang dilakukan gubernur karena banyak masyarakat yang menyetujui. Bukan itu saja, masalah kecelakan accident dan kecepatan Palembang-Muaraenim 3 jam dan kekuatan jalan. Uang yang kita gunakan untuk perbaikan jalan itu banyak sekali," jelas Budi.
Terkait adanya kritik dari pengguna jasa angkutan menurut Budi mereka sudah memberikan kelonggaran. Sebab mereka sudah memberikan waktu yang panjang sekali untuk membuat jalan khusus sendiri. Selama ini pemerintah diakuinya juga sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk perbaikan-perbaikan.
"Ini saatnya melakukan perbaikan, masing-masing pihak improve diri. Para angkutan barang itu bisa maksimalkan kereta api, karena penggunaan kereta api untuk batubara belum makismal. Dan muatan angkut masih ada yang belum digunakan," tambah Budi.
Atas dasar itu pula Budi meminta para pengusaha menggunakan jalan khusus yang sudah dibangun. Kalaupun masih ada segmentasi yang belum selesai menurutnya akan segera dilanjutkan ke tahap berikutnya.
"Artinya kita tidak ada pretensi apalagi itu kegiatan ekonomi. Tapi marilah kita berkolaborasi untuk membuat langkah-langkah agar angkutan ini tetap jalan. Dan kami mendukung jika ada pihak-pihak yang mau berkoordinasi, " jelas Menhub.
Tak hanya membahas soal angkutan batubara, dalam jumpa pers tersebut Menhub juga membahas soal LRT dan Pelabuhan Tanjung Api-api.
Berkaitan dengan LRT, Menhub mengakui bahwa di beberapa tempat kecepatan dan jarak waktu serta head way LRT belum maksimal. Hal ini karena jumlah kereta belum datang seluruhnya dan masih ada pengerjaan konstruksi dan comisioning di beberapa tempat.
"Dalam skala project angkutan masal dibutuhkan waktu tertentu ada waktu konstruksi dan comisioning. Kemarin untuk mendukung Asian Games ini dipercepat," jelas Menhub.
Agar LRT ini beroperasi maksimal lanjut Menhub pihaknya juga akan segera melengkapi dan menyeleksi stasiun mana saja yang produktif. Terkait peningkatan okupansi Budi mematok targetkan waktu tempuh LRT bisa mencapai 35 menit dari Jakabaring ke bandara SMB II. Begitupun waktu operasionalnya yang akan dioerpanjang hingga pukul 22.00 wib.
"Penumpang LRT itu berbanding lurus dengan kecepatan, jarak tempuh dan lama operasional, feeder dan kompetisi angkutan lain. Contohnya kalau head way nya 25 menit penumpang bisa naik 10 persen, kita tambah jam operasionalnya naik lagi 10 persen, begitu terus. Jadi ada 6 kriteria yang harus dipenuhi untuk menambah jumlah penumpang. Ada 6 paramaternya dan ini harus dibahas Dirjen Kereta Api. Dua minggu lagi saya kesini lagi," ujar Budi.
Lebih jauh dikatakan Menub dalam Kunkernya Sabtu (24/11) ini dirinya memang ingin memantau kinerja tranportasi di Sumsel khususnya Palembang apakah terjadi peningkatan. Dari diskusi yang telah dilakukannya sepekan terakhir ada 3 hal yang sedang dilakukan upaya pembahasan memendalam yakni, LRT, Angkutan Batubara dan Pelabuhan TAA.
Berkaitan dengan TAA kata Budi pihaknya melihat bahwa kapasitas yang digunakan TAA belum maksimal padahal di sisi lain ada potensi angkutan barang yang bisa dilakukan dari Palembang ke Bangka maupun Belitung.
"Karenanya kami koordinasikan agar fungsi pelabuhan menjadi 2 jenis. Sekarang untuk penumpang, dan yang dikelola Pelindo akan kita serahkan ke ASDP sehingga ditambah angkutan barang atau Roro ke TAA ke Bangka. Butuh waktu 2 minggu saya minta teman Dinas Perhubungan Provinsi, Dirjen Laut dan Darat untuk segeran berkoordinasi," tandasnya.
Sebelumnya Dikatakan HD, saat ia hendak mengambil kebijakan penutupan jalur umum untuk angkutan batubara ini tak sedikit yang ragu bahkan pesimis. Namun hal itu tak membuatnya patah arang. Baginya penutupan ini bukan sekedar memenuhi janji kampanye saja tapi penutupan ini memang murni keinginan masyarakat banyak.
"Mereka cuma ingin jalan nyaman, tapi bukan juga untuk menutup mata pencarian pengusaha. Karena kita sudah beri waktu berapa tahun untuk mereka membangun jalan khusus. Buktinya sekarang sudah ada dua yang mengajukan mau membuat jalan sendiri. Langsung saya permudah itu," jelas HD.
Sekedar diketahui terhitung mulai 8 November 2018 jalan umum di Sumsel steril dari angkutan truk batubara. Kepastian itu diungkapkan Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) melalui Sekda Sumsel Nasrun Umar, saat jumpa pers di Ruang Rapat Bina Praja Selasa (6/11) siang. Dalam kesempatan itu Gubernur resmi mencabut Pergub 23 Tahun 2012.
"Dengan segala pertimbangan matang, Pergub 23 tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara di jalan umum dicabut terhitung 8 November 2018 mulai pukul 00.00 wib. Jadi mulai 8 November tidak ada lagi truk batubara di jalan umum," tegasnya.
