masukkan script iklan disini
PRABUMULIH, PP - Politik uang (money politic) di Kota Prabumulih pada pagelaran Pemilu Legislatif 2019 diprediksi masih akan terus bergulir. Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, ada 176 kabupaten dan kota (34,2%) memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap politik uang. Sedangkan untuk Propinsi Sumsel IKP 2019 tercatat mencapai 44,75 persen.
Meski pada catatan Bawaslu RI, Kota Prabumulih tidak terdaftar dalam IKP 2019, namun para pengamat mengaku bahwa praktek money politik di Pemilu Legislatif 2019 masih akan terus bergulir.
Isu money Politik di Bumi Seinggok Sepemunyian jelang Pemilu 2019 belakangan ini juga sudah mulai santer terdengar. Bahkan untuk Dapil Prabumulih Utara - Cambai berkembang isu untuk satu suara dihargai sebesar Rp. 250 ribu.
"Iya kabarnya juga begitu, ada yang bilang 200 ada juga yang bilang 250. Tapi sampai sekarang belum terbukti. Apa itu berlaku pada serangan fazar kita juga belum tau. Biasa itu isu jelang pemilu" ujar Amrul (56) warga Cambai saat dibincangi Posmetro kemarin.
Dikatakan, sejauh pengamatannya para caleg di Dapil tersebut juga sudah banyak yang melakukan sosialisasi. Baik dengan cara pengajian, menggelar olahraga bersama dan kegiatan gotong royong. "Iya biasalah, untuk mencari simpati masyarakat. Tapi kalau yang satu itu belum, dak tau warga lain kalau sudah ada bergaining" imbuhnya.
Menanggapi isu Money Politik pada Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan, salah satu penyebab maraknya politik uang yaitu sistem pemilu 2019 yang baru.
"Pemilu 2019 ini baru, di mana ambang batas parlementary treeshold naik dari 3,5% di 2014 menjadi 4% di 2019. Ini membuat kontestasi menjadi sangat ketat," kata Abhan kepada awak media di kawasan, Pancoran, Jakarta Selatan belum lama ini.
Penyebab kedua lanjutnya, maraknya politik uang adalah sistem proporsional terbuka masih dijalankan di pemilu 2019. Namun begitu kata dia, Bawaslu telah memiliki mitigasi kerawanan politik uang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019.
"Kita sudah punya gambaran dan mitigasi, tinggal gandeng seluruh stakeholder, tidak terkecuali peserta pemilu dan masyarakat," pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Prabumulih H. Herman Julaidi SH. Saat dimintai tanggapan soal adanya dugaan money Politik Pemilu Legislatif 2019 di Kota Prabumulih Herman mengaku tidak ingin menanggapi isu money Politik. "Namanya juga isu" ujarnya.
Namun begitu, perihal politik uang tetap menjadi perhatian pihaknya selaku lembaga pengawasan pelaksanaan Pemilu.
"Menyangkut politik uang, itu tetap menjadi perhatian kita. Bahkan sejauh ini Bawaslu selalu menekankan kepada petugas dilapangan baik masyarakat untuk bersama bergandeng tangan menolak politik uang demi terciptanya Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas. Kepada peserta Pemilu baik Pengurus Partai dan Caleg juga sudah berkomitmen untuk menolak praktek politik uang. Dan jika nantinya dilapangan ditemukan praktek politik uang, Bawaslu Prabumulih tidak segan-segan memberi sanksi tegas terhadap pelaku" tegasnya.
