masukkan script iklan disini
PRABUMULIH, PP - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari komisi VIII dalam kunjungan kerjanya (Kunker) ke Kota Prabumulih tampak menyoroti eksistensi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Prabumulih.
Keberadaan pendamping tentu sangat dibutuhkan, Dimana keberadaan mereka selain memetakan kelayakan keluarga miskin juga memberi masukan bagi keluarga penerima bantuan. Untuk itu, profesionalisme para pendamping PKH, menjadi kebutuhan agar mampu memetakan PKH dengan baik.
“Pendamping PKH harus mampu menyampaikan data dan fakta yang akurat kepada pemerintah. Tujuannya agar Pemerintah nantinya tak salah dalam mengambil kebijakan,” ujar Ali Taher Parasong Ketua Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Pemerintah Kota Prabumulih siang tadi di ruang rapat Lantai II Pemkot Prabumulih Selasa, (29/01/2019).
Tidak lupa ia mengingatkan bahwa perlunya perbaikan sistem dan database para peserta PKH. “Fungsi pendamping dan konektivitas antar instansi sangat penting. Kami banyak mendapat informasi bahwa konektivitas antara pendampig dan instansi kadang-kadang tidak nyambung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami berharap baik kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota harus bisa lebih bersinergi” pungkasnya.
Menjawab Komisi VIII DPR RI, Walikota Prabumulih yang secara langsung menyambut Rombongan di Kantor Pemerintah Kota Prabumulih mengungkapkan bahwa sejauh ini program PKH baik pendamping di Kota Prabumulih sudah berjalan dengan baik. Menurutnya, peran Kepala Daerah menjadi penting untuk melakukan pengawasan.
"Pengawasan mutlak harus dilakukan dan terus diperhatikan agar program dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pengawasan kita sejauh ini tidak lagi pada pendamping namun lebih kepada penerimanya. Jadi dapat dipastikan program tersebut tersalurkan berdasarkan data dilapangan dan masyarakat yang benar-benar bberhak mendapatkan" tegas Walikota.
Pantauan Portal ini, selain walikota, dalam kunker DPR RI Komisi VIII juga dihadiri seluruh Kepala SKPD terkait, Para Camat, Lurah dan Kepala Desa. Sebelum acara berakhir, Ketua Komisi VIII di dampingi Walikota Prabumulih menyempatkan diri memberikan bantuan kepada keluarga PKH. Selanjutnya, baik Pemkot Prabumulih maupun Komisi VIII DPR RI saling bertukar cindera mata dan foto bersama.
