Ranperda Pendidikan Bagi Kalangan Miskin Sumsel Masuki Pandangan Umum

masukkan script iklan disini

PALEMBANG, PP – Kabar gembira untuk masyarakat Sumsel kalangan kurang mampu. Dalam waktu dekat, Program pendidikan gratis bagi kalangan kurang mampu akan segera terealisasi dengan disahkannya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Raperda ini sendiri telah memasuki pendangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumsel. Pembahasan Raperda Pendidikan yang masuk dalam Pembahasan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk dibahas dan disahkan wakil rakyat di Gedung DPRD Provinsi Sumsel terus bergulir.   

Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ir. H. Mawardi Yahya menghadiri langsung agenda pandangan umum fraksi-fraksi  terhadap tujuh Raperda yang diajukan pemerintah provinsi tersebut di DPRD Sumsel Senin (28/1). Adapun Raperda yang masuk dalam tahapan pandangan umum fraksi kali ini diantaranya Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, Selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan Keenam atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. 

Kemudian, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Bersatu. Serta Raperda tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan yang terakhir adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok.  

Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya menilai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah, yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang disertai kerangka pendaaan indikatif yang terukur dengan pertimbangan dari berbagai unsur pemangku kepentingan, yang diintegrasikan dengan tata ruang, kondisi, potensi daerah dan nasional. 

Menurut fraksi ini, RPJMD tahun 2018-2023 adalah tahapan ke-empat pelaksanaan RPJDP Provinsi Sumsel tahun 2005-2025 dengan visi, Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025. 

"Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi, Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, serta Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih dan bertanggung jawab," ungkapnya. 

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 tahun ke depan, yang menjadi dasar juga didalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dan penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota. 

Menurutnya, Terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, fraksi ini memberikan apresiasi terhadap pihak eksekutif yang berketetapan hati untuk menyusun sebuah peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan jaminan bagi anak usia sekolah agar dapat memperoleh kesempatan belajar di sekolah tanpa terkecuali bagi masyarakat miskin atau kurang mampu.