masukkan script iklan disini
PALEMBANG, PP - Wakil Gubernur Sumsel Ir.H. Mawardi Yahya menghadiri Pembukaan Orientasi CPNS Tahun 2018 di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sumsel di Griya Agung, Jumat (1/2) siang.
Dalam kesempatan itu Wagub Mawardi berpesan kepada CPNS dan PNS yang baru diambil sumpahnya untuk siap menerima tantangan kerja di lapangan yang semakin berat. Ia juga mewanti-wanti agar para CPNS dan PNS ini tidak "kasak-kusuk" untuk meminta penempatan di daerah tertentu.
" Kalau melihat paparan Kakanwil tadi, tugas kalian itu sangat berat dan memiliki tantangan. Dengan status sebagai CPNS maka dalam rentang waktu 1 tahun kedepan akan mengalami masa uji coba untuk menetapkan layak tidaknya saudara-saudara diangkat menjadi PNS. Tapi setelah setahun jangan juga kasak kusuk belum apa-apa sudah minta pindah" ujarnya.
Menurut Mawardi, para peserta orientasi yang jumlahnya mencapai 655 orang terdiri dari 611 PNS dan 44 CPNS, patut bersyukur dan bangga terpilih menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Karena itu sudah sepatutnya CPNS ini mematuhi penugasan yang diberikan pimpinan.
" Apa yang jadi keputusan pimpinan jalankan. Karena sebelum tes kalian juga sudah menandatangani surat pernyataan siap ditempatkan dimanapun. Pimpinan pasti menempatkan sesuai kebutuhan," tegasnya.
Kepada para CPNS dan PNS ini Mawardi juga mengucapkan selamat karena telah berhasil melewati satu proses awal menjadi ASN. Namun patut dipahami bahwa ini baru langkah awal menjadi PNS. Kedepan masih banyak hal yang harus di persiapkan dan taati agar menjadi ASN yang tangguh dan profesional sesuai bidang tugasnya masing-masing.
Dikatakannya tugas kedepam akan semakin berat khususnya menjawab tantangan besar di berbagai bidang kehidupan baik pada skala lokal, nasional maupun global.
"Untuk menghadapi tantangan ini dipeelukan birokrasi pemerintah yang dinamis, adaptif, visioner, bertanggungjawab dan orientasi pada pelayanan publik," ujarnya.
Birokrasi semacam itu hanya mungkin diwujudkan bila didukung oleh aparatur yang profesional, bebas dsri intervensi politik, memiliki kapasistas dan produktivitas tinggi serta berintegritas tinggi yang mampu mendukung keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang.
"Kepada PNS yang baru diambil sumpah janji untuk selalu menempa diri agar mampu bekerja dengan lebih baik, disiplin, loyal pada pimpinan dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan," tambahnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumsel, DR.H. Sudirman D. Hury, SH.MM,MSc mengatakan, akhir-akhir ini di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahana Negara da Cabang Rumah Tahanan Negara Indonesia banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang membuay prihatin masyarakat seperti terjadinya kerusuhan, peredaran narkoba, pelarian narapidana dan tahanan, serta pengutan liar yang terjadi di lapas dan Rutan.
"Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi di antaranya minimnya anggaran, sarana prasarana yang ada tidak memadai dan kurangnya SDM dibandingkan beban kerja yang tinggi yang disebabkan oleh banyaknya jumlah penghuni di Lapas/Rutan yang semakin hari semakin bertambah," jelasnya.
Atas dasar permasalahan itu Kementerian Hukum dan HAM RI dua tahun yang lalu yaitu pada tahun 2017 mengajukan penambahan alokasi pegawai untuk memenuhi kebutuhan kekurangan pegawai di Lapas dan Rutan.
"Alhamdulillah disetujui oleh pemerintah yang akhirnya memberikan alokasi pegawai Kemenkum HAM 17.526 orang dan Sumsel mendapatkan alokasi tambahan pegawai sebanyak 611 orang," jelasnya.
Menindaklanjuti hal tersebut Kanwil Kemenkumham Sumsel pada bulan Juli 2017 telah melaksanakan proses penerimaan pegawai yang diawali dengan melakukan persiapan berupa koordinasi dengan instansi terkait di antaranya BKN Regional VII, Kantor Pos dan Diknas Provinsi Sumsel, Ombudsman dan lainnya.
Lebih jauh dikatakan Sudirman, tujuan dari kegiatan orientasi CPNS adalah membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas, etika, moral dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam kesempatan itu dilakukan juga penyerahan penghargaan kepada instansi yang telah membantu jalannya seleksi yakni BKN Regional VII, Kantor Pos dan Diknas Provinsi Sumsel, Ombudsman.
