masukkan script iklan disini
"Saat ini di kota Prabumulih tingkat angka kemiskinannya masih tinggi. Dari data Dinas Sosial Prabumulih mencapai 12,879 KK miskin. Maka dari itu dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kota Prabumulih untuk memverifikasi dan validasi masyarakat kurang mampu," ujar Ridho Yahya.
Dengan diberikannya amanat 1 OPD untuk 1 kelurahan/desa, lanjut Ridho Yahya, diharapkan tiap kepala OPD membentuk timnya sendiri. Dimana agar proses pendataan lebih cepat terselesaikan.
"Adapun pendataan dari rumah ke rumah ini dapat dinilai dari kondisi rumah, jumlah anak, pekerjaan, kesehatan dari warga penghuni rumah tersebut. Kerjakan dengan cepat, benar dan akurat, tinggalkan pribahasa lama biar lambat asal selamat," katanya.
Ridho menerangkan, karena data yang sudah valid nantinya akan berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan. "Fokus kita dalam 2-3 tahun kedepan kemiskinan di Kota Prabumulih bisa terselesaikan," tegasnya.
Sementara Sekda Pemkot Prabumulih Elman ST MM juga berpesan agar data yang didapat dapat di dokumentasikan dan di pertanggung jawabkan. "Harus by name by address, monitoring 3 bulan kedepan untuk melihat naik turunnya persentase pendapatan mereka. Bila perlu siapkan satu operator di kantor masing-masing OPD untuk mempermudah dalam update data. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kerjasama yang baik," tandasnya.
Turut hadir dalam rapat, Staf Ahli, Asisten I, Ketua TP-PKK Prabumulih Hj Suryanti Ngesti Ridho, Seluruh Kepala OPD, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih
