masukkan script iklan disini
Pelaksana Tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih, kepada media, menjelaskan, industri migas penuh risiko. Data kementerian ESDM mencatat tingkat keberhasilan eksplorasi hanya sekitar 22 persen. Artinya, dengan mengebor lima sumur minyak, peluang untuk mendapatkan minyak hanya ada di satu sumur.
"Industri hulu migas adalah industri dengan risiko tinggi. Banyak produksi lapangan migas yang tidak sesuai perkiraan, sehingga akhirnya eksplorasi dihentikan. Tidak semua kegiatan eksplorasi memberikan gambaran adanya cadangan yang cukup ekonomis untuk dikembangkan," ujar Susana.
Ia menambahkan, kunci sukses keberhasilan kegiatan adalah pada penyediaan data pendukung kegiatan eksplorasi. Karena itu Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan data yang open access. SKK Migas telah menindaklanjuti kebijakan data open access di tahun 2019 dengan melakukan road show ke China, Thailand, USA, Inggris, Spanyol, Australia dan lainnya dan berhasil menggandeng 14 investor untuk melihat data room yaitu Repsol, Pertamina, Tately, Hk Jindi, Conrad, Inpex, CNOOC, CNPC dan lainnya.
Sejumlah langkah sudah dilakukan agar produksi migas bisa semakin optimal, menuju 1 juta BOPD di tahun 2030. Dimana kenaikan produksi gas adalah 2 (dua) kali lipat yaitu dari realisasi produksi 7.232 MMSCFD di 2019 menjadi 12.300 MMSCFD produksi di 2030.
"SKK Migas melakukan strategi dengan mendorong para KKKS untuk melakukan kegiatan eksplorasi yang masif. Karena kegiatan eksplorasi ini merupakan awal dan kunci dalam penemuan cadangan migas baru yang di kemudian hari dapat diproduksikan," ujarnya
Setelah ditinggalkan Petronas Carigali, rencananya lapangan Kepodang di Blok Muriah akan dioperasikan oleh Saka Energi. Melalui Saka Energi Muriah Ltd, anak usaha PGN itu telah bersepakat untuk mengambil alih 80 persen participating interest (PI) di Lapangan Kepodang, Blok Muriah dari Petronas. Kesepakatan itu diteken pada 30 Januari 2020. Dengan kesepakatan ini Saka menguasai 100 persen PI di Blok Muriah tersebut.
Rachmat Hutama, Sekretaris Perusahaan PGN menjelaskan, kesepakatan pengalihan PI kepada Saja Energi tersebut tidak membatalkan kewajiban Petronas dari kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Pasalnya, selain berkongsi dengan Saka Energi, di Blok Muriah ini Petronas juga berkontrak dengan PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) untuk penjualan gas.
Sejak kontrak berjalan di tahun 2015, Petronas selalu gagal memenuhi target pengiriman pasokan gas kepada KJG. Sesuai Gas Transportation Agreement (GTA), jumlah gas yang harus disalurkan Petronas ke Pipa Kalija I milik KJG mulai dari tahun 2015 sebesar 104 mmscfd dengan ketetapan Ship or Pay (SOP). Namun gas yang disalurkan selalu dibawah kontrak. Sehingga sesuai kesepakatan yang telah diteken sebelumnya, untuk periode 2015-2017, Petronas wajib membayar denda senilai USD 32,2 juta atau sekitar Rp 460 miliar. Itu belum memperhitungkan denda tahun 2018 dan 2019
