POSMETRO.ID, PRABUMULIH - Ketegangan dan keprihatinan menyelimuti warga di lingkungan Muntang Tapus, di mana polemik terkait dengan masa jabatan Ketua RW.03, Markos, telah mencapai titik kritis. Sirkus politik yang tidak kunjung berakhir ini menunjukkan keretakan dalam struktur pemerintahan setempat dan memicu pertanyaan tentang keberlanjutan demokrasi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
Pertemuan yang dihadiri oleh Lurah Muntang Tapus, Camat Prabumulih Barat, pihak Kepolisian Sektor Prabumulih Barat, dan puluhan warga RW.03 Muntang Tapus semestinya menjadi arena untuk meredakan kegelisahan. Namun, peristiwa ini justru memicu kontroversi lebih lanjut. Pernyataan tertanggal 22 Februari 2023 yang menunjukkan Markos bersedia untuk mengundurkan diri diakhir masa jabatannya pada 1 Juli 2023 (Sesuai SK) dan memberikan kesempatan pada sosok baru untuk mengemban tanggung jawab sebagai Ketua RW, seakan-akan telah dilecehkan.
Meskipun warga telah menunjukkan dukungan mereka dalam pemecatan Markos melalui persetujuan bersama dalam pertemuan tersebut, penundaan yang tidak masuk akal dalam pelaksanaan keputusan ini telah menimbulkan tanda tanya. Pertanyaan utama muncul: mengapa Lurah Muntang Tapus tak mampu mengambil tindakan tegas dalam merespons desakan warga?
Sebagai garda terdepan dalam Pemerintahan tingkat bawah, Lurah seharusnya menjadi perantara antara masyarakat dan struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Ketidakmampuannya dalam menangani situasi ini tidak hanya mengecewakan, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kemampuannya untuk memimpin dan memastikan pelaksanaan demokrasi berjalan dengan baik.
Pandangan warga tentang perilaku Ketua RW ini sangat beragam. Sejumlah warga merasa sangat terganggu oleh dominasi panjangnya di posisi tersebut. Empat puluh tahun kepemimpinan adalah rentang waktu yang sangat lama, dan sikap Ketua RW yang ingin memegang jabatan seumur hidup menimbulkan keraguan tentang niatnya. Kehadiran pemimpin yang baru dapat membawa perspektif segar dan ide-ide inovatif yang sangat dibutuhkan oleh warga setempat.
Di sisi lain, ada pandangan bahwa kinerja Markos belakangan ini menunjukkan penurunan signifikan. selain susah dihubungi, Keluhan tentang penyalahgunaan wewenang dan kurangnya transparansi dalam pembagian bantuan sosial telah menggores citranya di mata warga. Kehilangan kepercayaan pada Ketua RW ini berdampak negatif pada integritas lembaga RW.03 dan menimbulkan kecemasan tentang efektivitas pemerintahan setempat.
Masyarakat Muntang Tapus memiliki hak untuk mendapatkan ketua RW yang bertanggung jawab, transparan, dan responsif terhadap aspirasi warga. Kontroversi seputar Ketua RW.03 Markos dan niatnya untuk jabatan seumur hidup telah mengungkapkan ketidaksempurnaan dalam sistem pemerintahan di Kelurahan Muntang Tapus dan perlu adanya perubahan yang mendalam. Dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik, partisipasi aktif warga dan keterlibatan pemerintah yang efektif harus menjadi tonggak penting dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi individu dan kepentingan kolektif.
Ditempat terpisah, Lurah Muntang Tapus Salwan Febri yang dikonfirmasi seputar desakan warga menuntut pergantian Ketua RW 03 mengaku tidak berani mengambil keputusan tersebut dengan alasan masih ada pimpinannya yang lebih tinggi.
"Dengan ini saya atas nama Lurah Muntang Tapus menyatakan tidak berani menggantikan Ketua RW 03 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat, sekalipun sudah menandatangani surat pernyataan dan saya siap dibawa kejalur hukum" tegasnya menutup pembicaraan. Ada apa dengan Lurah?
