POSMETRO.ID | PRABUMULIH - Proyek pembangunan Talud di Sungai Kelekar, yang menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian banjir dan perlindungan lingkungan di Kota Prabumulih, mendapatkan perhatian serius dari Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih.
Sore tadi, Rabu (23/08/2023) Komisi yang terdiri dari Feri Alwi, SH (Ketua Komisi), Apriansyah, ST, Ade Irama SH, dan Deliani, S.Pd, melaksanakan sidak (inspeksi mendadak) ke lokasi proyek dekat Citimal Prabumulih dengan tujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
Sidak ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti informasi warga serta sebagai bentuk pengawasan lembaga DPRD Kota Prabumulih dalam penggunaan APBD. Selain itu mengawasi pelaksanaan proyek talud Sungai Kelekar demi memastikan kualitas pembangunan dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Kepada wartawan seusai melakukan tinjauan, Ketua Komisi 3, Feri Alwi, SH, mengungkapkan bahwa Sidak yang dilakukan merupakan langkah kritis dalam menghindari terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan anggaran, atau penurunan kualitas pekerjaan sebagaimana laporan masyarakat yang diterima pihaknya beberapa waktu lalu.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Prabumulih Barat ini menjelaskan bahwa, pengawasan ketat perlu diterapkan demi melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa proyek ini akan memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan dalam penanggulangan banjir.
"Kepada pelaksana kegiatan juga sudah kita sampaikan agar proyek dilaksanakan sesuai RAB dan beberapa item lainnya yang dinilai tidak tepat agar diperbaiki secepat mungkin mengingat waktu pelaksanaan yang sangat terbatas dan mumpung cuaca sangat mendukung" ujarnya.
Secara keseluruhan pelaksanaan Proyek tersebut menurutnya hanya beberapa item saja yang perlu diperbaiki. Dan itu kata dia sudah ditekankan kepada pengawas dan pengguna anggaran untuk diawasi dan selalu koordinasi baik dengan Komisi 3 maupun pelaksana pemerjaan.
Senada Feri Alwi, Apriansyah, ST, anggota Komisi 3 lainnya kepada Posmetro menekankan pentingnya agar kontraktor tetap berpegang pada RAB yang telah ditetapkan. Ia menyatakan bahwa penyimpangan dari RAB dapat mengakibatkan peningkatan biaya proyek yang tidak seharusnya, dan akhirnya merugikan masyarakat serta pemerintah. Oleh karena itu, Komisi 3 mendorong agar kontraktor menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan proyek tersebut.
"Harapan kita Proyek pekerjaan berjalan sesuai yang direncanakan dan tepat waktu. Sebagai Anggota Legislatif, kita disini menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong agar pelaksana kegiatan proyek ini berjalan sebagaimana yang ditentukan serta menjaga transparansi dan akuntabilitas proyek" tegasnya.
Selain itu, Ade Irama SH dan Deliani, anggota Komisi 3 yang lainnya, menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat. Kedua tokoh yang pernah satu daerah pemilihan ini berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dalam memantau perkembangan proyek dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau kelalaian dalam pelaksanaannya.
Dengan dilakukannya sidak proyek talud Sungai Kelekar ini, Komisi 3 DPRD Prabumulih berharap bahwa kontraktor akan semakin memperhatikan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan RAB serta berkomitmen untuk menjalankan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan.
"Langkah ini diharapkan dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kualitas dalam pelaksanaan proyek infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan Kota Prabumulih" ujar Ade Irama.
Sementara Deliani, S.Pd yang merupakan Anggota DPRD dua periode dari Partai PBB ini mengaku bahwa seluruh pembangunan yang sudah dianggarkan melalui APBD tujuannya adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sehingga pihaknya sebagai wakil rakyat harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk proyek pembangunan tepat sasaran.
"Jika terjadi penyimpangan atau ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan maka kita sebagai mitra kerja Pemerintah yang juga bagian dari pengawasan berhak untuk menegur dan menghimbau pelaksana proyek agar bekerja sesuai yang direncanakan" pungkasnya.
