POSMETRO.ID, PRABUMULIH - Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Prabumulih siang tadi, Kamis (21/09/2023) didatangi Ombudsman Republik Indonesia (RI) Sumatera Selatan. Informasi yang dapat dihimpun dilapangan, hari ini ada 5 Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih di tambah dua Puskesmas menjadi atensi Khsusus Ombudsman RI dalam lawatan Monitoring Evaluasi (Monev) 2023. Kegiatan ini merupakan upaya untuk memastikan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berintegritas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Monev yang dilakukan bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Demikian disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Daerah Sumatera Selatan melalui Ketua Tim penilaian Monev Ombudsman RI Henriko, SH kepada POSMETRO.ID disela-sela pemeriksaan di Kantor Disdukcapil Prabumulih. Menurut Henriko, kegiatan Monev merupakan bentuk komitmen Ombudsman RI dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Monev adalah instrumen penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah kepada masyarakat," ujarnya.
Proses Monev lanjut dia, melibatkan evaluasi terhadap berbagai aspek pelayanan publik, termasuk penanganan pengaduan, prosedur layanan, efisiensi, SDM, dan keterbukaan informasi. "Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota Prabumulih guna melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam pelayanan publik. Salah satu yang menonjol di Dinas Kependudukan adalah soal Gedung Kantor yang belum representatif. Gedung ini juga ditempati dinas lain sehingga menurut pengamatan kita pelayanan terhadap masyarakat tidak akan bisa maksimal" imbuhnya.
Sehingga lanjutnya, setelah ini (Monev-red) pihaknya akan menghadap Pj Walikota Prabumulih dan menyarankan agar Disdukcapil Kota Prabumulih segera dipisah dalam arti Dinas ini harus punya gedung sendiri sehingga fokus pelayanan dapat berjalan dengan baik dan tidak terganggu dengan pelayanan Dinas Lainnya. "Kepada Pj Walikota akan kita sarankan Disdukcapil segera miliki gedung sendiri atau dipindahkan ke gedung yang lebih representatif untuk memaksimalkan pelayanan. Kepala Dinasnya juga mengakui jika lalu lalang masyarakat maupun pegawai lain di gedung ini cukup tinggi, termasuk masalah kemanan dan lahan parkir yang masih bergabung dengan OPD lain" pungkas Hendriko.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih Haryadi SH MM, ketika dimintai tanggapannya seputar Monev Ombudsman RI mengaku menyambut baik kegiatan Monev yang baru saja dilakukan. Hal tersebut kata Haryadi sejalan dengan komitmen pemerintah kota Prabumulih untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. "kita siap bekerja sama dengan Ombudsman RI untuk memastikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," katanya.
Tidak lupa Haryadi berharap, kegiatan Monev Ombudsman RI kali ini akan memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Prabumulih. "Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas seperti Ombudsman RI diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, sehingga pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berintegritas dapat terus ditingkatkan"pungkasnya.
Data yang dapat dihimpun, Monev Ombudsman selain dilakukan di Disdukcapil Kota Prabumulih juga dilakukan di Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Prabumulih, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Puskesmas Prabumulih Barat dan Puskesmas Tanjung Raman. *Jun.M
