Oleh : Jun Manurung, SH
POSMETRO.ID | Pernahkah kita merenung, bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali terasa seperti pencari kerja yang berhasil mendapatkan jabatan di birokrasi Negara? Saat memasuki kancah politik, calon anggota DPR baik itu DPRD berapi-api berjanji memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun, ironisnya, setelah terpilih, banyak dari mereka tampak melupakan tugas utama mereka.
Di Parlemen Kota Prabumulih tidak sedikit ada anggota yang puluhan tahun menjabat sebagai anggota legislatif. Saking lamanya, mereka lebih mirip sebagai pegawai negeri ketimbang Politisi. Bahkan tidak pernah terdengar suara rakyat di gelaran sidang ataupun rapat-rapat kerja dengan eksekutif. Yang ada hanya suara fraksi dan lebih tepatnya suara pribadi ketimbang mewakili.
Anggota yang lebih mirip disebut pegawai DPR itu cenderung lebih fokus pada kepentingan kelompok, meninggalkan amanat untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Seperti pegawai negeri yang hanya mengejar gaji tanpa benar-benar memikirkan pelayanan kepada masyarakat, mereka lupa bahwa posisi mereka seharusnya adalah perwakilan rakyat.
Dalam sistem demokrasi, seorang anggota DPR sejatinya menjadi suara rakyat. Namun, yang terjadi suara mereka hanya mencerminkan kepentingan sempit tanpa memperhitungkan dampaknya pada masyarakat luas. Hal ini menciptakan citra negatif terhadap lembaga legislatif, yang seharusnya menjadi payung aspirasi rakyat.
Menjalang Pemilu 2024 yang sudah didepan mata tentu menjadi momentum penting untuk memperbaiki citra legislatif. Perlu adanya pembenahan di dalam struktur politik dan pemilihan anggota DPR. Rakyat harus lebih selektif dalam memilih calon anggota DPR, mencari yang memiliki komitmen nyata untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Dalam rangka mengembalikan esensi demokrasi, anggota DPR harus merespons aspirasi rakyat dengan serius dan bertanggung jawab. Mereka bukan sekadar pegawai negeri yang mencari kenyamanan, melainkan agen perubahan yang memajukan kehidupan masyarakat.
Jadi, kala anggota DPR terlihat mirip pegawai negeri, saatnya untuk mengganti mereka dengan calon yang berkompeten dan bertanggung jawab serta fokus pada aspirasi rakyat.
Sebab belakangan ini, persoalan yang muncul bukan hanya lemahnya kinerja anggota DPR yang mencerminkan perilaku seperti pegawai negeri, namun juga perlu dilihat bagaimana proses seleksi dan kompetisi politik yang terjadi. Saat ini, terdapat fenomena yang memprihatinkan di mana kepala daerah lebih mendorong anggota keluarga untuk maju sebagai anggota DPR, bahkan tanpa pengalaman atau keterlibatan sebelumnya dalam partai politik.
Hal ini terjadi karena dukungan finansial yang kuat dari kepala daerah kepada anggota keluarganya. Mereka mampu melenggang dan terpilih sebagai anggota DPR, bahkan mengalahkan kader dan anggota partai yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik. Persaingan menjadi tidak sehat, di mana kepentingan pribadi dan koneksi keluarga mempengaruhi hasil pemilihan.
Dalam hal ini, demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang adil bagi semua calon terpilih menjadi suratan nasib bagi kader dan anggota partai yang berdedikasi. Persaingan yang tidak sehat ini membawa dampak serius terhadap sistem politik dan rasa keadilan dalam masyarakat.
Perlu adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses seleksi calon anggota DPR. Partai politik dan lembaga terkait harus memastikan bahwa calon yang maju memiliki kompetensi, pengalaman, dan komitmen yang kuat untuk mewakili kepentingan rakyat. Dukungan finansial dari kepala daerah atau pihak-pihak lain seharusnya tidak boleh menjadi faktor dominan dalam kompetisi politik yang sehat dan bermartabat.
Sebuah demokrasi yang sejati harus didasari oleh komitmen untuk mewakili aspirasi rakyat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kita harus berjuang untuk mengembalikan integritas dan tujuan mulia dari sistem politik, di mana anggota DPR memang menjadi suara rakyat dan bukan sekadar pencari posisi dengan dukungan finansial yang tidak sehat.
