POSMETRO.ID, PRABUMULIH - Kasus korupsi yang baru-baru ini diungkap di Kota Prabumulih menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai bahwa pengungkapan ini memiliki kecenderungan tebang pilih, terutama terkait dengan pilihan penanganan kasus yang dinilai tidak proporsional. Kritik tersebut semakin menguat dengan adanya anggapan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih melakukan pemilihan kasus dengan cara yang tidak transparan.
Kajari Prabumulih, yang memiliki peran sentral dalam menentukan prioritas penanganan kasus di wilayahnya, dihadapkan pada tudingan bahwa pemilihan kasus yang diambil lebih banyak berkaitan dengan pelaku "kecil-kecil" daripada melibatkan pelaku yang mungkin memiliki dampak korupsi yang lebih besar. Hal ini menjadi sorotan karena dianggap merugikan keadilan dan mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi di daerah ini.
Beberapa pihak dari kalangan aktivis anti-korupsi dan masyarakat sipil mengkritik keras pendekatan Kajari Prabumulih yang dianggap tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum yang adil dan setara. Mereka menyoroti bahwa penanganan kasus korupsi seharusnya tidak memandang kedudukan atau latar belakang pelaku, melainkan seharusnya berfokus pada tingkat kerugian negara dan dampak yang diakibatkan.
Para kritikus juga menunjukkan bahwa fokus pada kasus "kecil-kecil" dapat memberikan persepsi bahwa upaya penegakan hukum lebih terlihat sebagai upaya pencitraan daripada niat tulus untuk memberantas korupsi. Pilihan ini, menurut mereka, dapat merugikan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Jun Manurung
