POSMETRO.ID, LAHAT - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tuntutan massa atas aksi protes terkait pengangkatan Pjs Kades pada Jumat, 20 Januari 2023, Fauzi Azwar dari Aliansi Masyarakat Lahat Menggugat menegaskan bahwa Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid, S. SP, M. Si perlu segera menindaklanjuti peristiwa pembakaran Kalender 2024. Kalender tersebut menampilkan gambar mantan Bupati Lahat, Cik Ujang, dan mantan Wakil Bupati Lahat, Haryanto, dengan caption Pemerintah Kabupaten Lahat.
Fauzi Azwar menyoroti bahwa kalender tersebut merupakan aset Pemda yang dimusnahkan dengan dibakar, dan ia mendesak agar pihak berkompeten, termasuk Polri dan Pemda, segera mengusut pelaku serta motif di balik pembakaran tersebut.
"Ini kan ada aset Pemda. Aset Pemda, punya Pemda dan itu dimusnahkan dibakar. Saya minta itu nanti, bahkan itu disiarkan di media sosial. Ya itu punya Pemda, Kalender. Terlepas siapapun Bupatinya, tapi kalau dicheck kalau memang ada saya calon itu sah-sah saja. Tapi saya sudah check itu punya Pemda, kenapa dibakar..?", tegas Fauzi dalam RDP.
Lebih lanjut, Fauzi berharap agar pihak kepolisian dan Pemda segera mengusut identitas pelaku serta motif di balik pembakaran Kalender tersebut.
"Saya minta pada pihak kepolisian dan Pemda itu tolong diusut, itu kan aset Pemda, kenapa dibakar. Kalau nggak senang sama orangnya, ya jangan dibakarlah. Dipotong, dibuang atau dihentikan. Itu punya Pemda, itu dana masyarakat itu. Tolong Pak Kapolres diusut siapa yang membakar itu. Dan lebih konyol lagi, dishare di media, Nanti saya kasih gambarnya," ungkapnya.
Menyikapi pernyataan Fauzi, seorang pemuda Lahat bernama Frenki menduga adanya upaya penggiringan opini masyarakat terkait Kalender tersebut. Ia menyebut bahwa penggiringan opini ini bisa merujuk pada dugaan penyalahgunaan anggaran Pemda Lahat 2023 untuk membuat Kalender 2024 dengan gambar pejabat yang bukan berasal dari Lahat.
"Bisa dikatakan, kampanye dompleng atau numpang titip gambar pada Pemda untuk disebarkan-luaskan ke masyarakat."
Dengan demikian, Frenki menilai bahwa Fauzi telah mengingatkan pihak Kejari Lahat untuk serius menindaklanjuti pengaduan terkait indikasi penyalahgunaan wewenang pejabat dalam pembuatan kalender dan penggunaan anggaran untuk proyek tersebut. "Kami juga meminta pada Kejari Lahat supaya serius dan melakukan penegakkan hukum terkait laporan tersebut, siapa pelakunya dan berapa kerugian Negara yang dipakai untuk proyek pengadaan Kalender itu," tandasnya.
Frenki juga mengancam kemungkinan aksi protes apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak berwenang, karena menurutnya, pengakuan Fauzi telah mengonfirmasi bahwa Kalender tersebut merupakan aset Pemda dan dibuat dengan dana masyarakat.
