POSMETRO.ID | BANYUASIN - Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH, memimpin Apel Gabungan awal tahun 2024 yang digelar di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Banyuasin. Acara dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Dalam arahannya, Pj Bupati Hani Syopiar Rustam menyoroti beberapa hal penting terkait kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengajak seluruh jajaran untuk terus melaksanakan tugas dengan fokus dan meningkatkan kinerja di tahun 2024.
Hani mengapresiasi penghargaan kepada Kepala Perangkat Daerah dan staf atas capaian kinerja tahun 2023 yang sesuai dengan perunjuk yang sering disampaikannya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target dari total 43 IKU.
"Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa MCP (Monitoring Center For Prevention) tahun 2023 dinilai oleh KPK sebesar 81,57%. MCP merupakan sistem pelaporan yang dibuat oleh KPK untuk melaporkan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun," ujarnya.
Pj Bupati juga mengingatkan agar laporan pencapaian realisasi fisik dan keuangan dilakukan setiap bulan oleh Kepala Perangkat Daerah dan kecamatan, dengan memperhatikan Rencana Operasional Kegiatan dan Rencana Anggaran yang telah direncanakan. Ia menyampaikan bahwa capaian fisik anggaran tahun 2023 mencapai 99,49%, sementara realisasi keuangan mencapai 94,81%.
"Saya berterima kasih dan mengapresiasi atas kerjasama semua pihak. Semoga tahun 2024 lebih semangat dan dapat lebih baik dari apa yang telah kita capai pada tahun 2023," tegasnya.
Hani menyampaikan keyakinannya bahwa tahun 2024 dapat menjadi lebih baik jika seluruh ASN fokus dan bekerja lebih giat. Namun, ia juga mengajak para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk tetap menjunjung tinggi netralitas dalam menghadapi tahun politik saat ini.
"Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan proses dan dukungan dari semua pihak. Apa yang telah kita capai pada tahun-tahun sebelumnya harus dijadikan bahan evaluasi. Saya juga menghimbau kepada Kepala Perangkat Daerah untuk tidak ada penambahan THL di tahun 2024 karena kita telah melaksanakan penerimaan PPPK. Terkait temuan dan rekomendasi BPK yang saya terima pada 17 dan 18 Januari 2024, untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari atau sampai dengan Maret 2024," tutupnya.
