POSMETRO.ID | TEBING TINGGI - Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi Syarmadani, memimpin rapat koordinasi (rakor) terkait Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Jumat (26/01/2024) di ruang kerjanya, Lantai IV Balai Kota, Jalam Dr. Sutomo.l kota setempat.
Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota berpesan kepada stakeholder terkait untuk menyatukan data yang ada, agar bisa sinergi dan sinkron antar satu kegiatan dengan kegiatan lain. Ketika ada permasalahan, bisa bersama ditindaklanjuti.
“Karena disini banyak irisan kegiatan, jangan sampai data berbeda, sanding data yang lain menjadi peluang masalah di masyarakat dan atau menjadi permasalahan hukum nantinya,” pesan Syarmadani.
Mengingat batas waktu data final penerima bantuan hingga akhir bulan Januari ini, Pj. Wali Kota juga meminta kepada stakeholder terkait untuk dapat bersama menyelesaikan verifikasi dan validasi data terkait dengan data P3KE.
“Maka pada hari ini, kita minta untuk bisa mengambil langkah masing-masing, dari semua itu berangkat dari data. Dalam 3 hari, di tanggal 31 kira-kira di hari Rabu, kita sudah bisa merampungkannya,” harapnya.
Sebelumnya Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik mengungkapkan, kaitan dengan penyaluran bantuan cadangan pangan ini, bahwa pemerintah pusat telah menunjuk PT. Kantor Pos sebagai transporter membagi bantuan pangan untuk orang miskin, sementara untuk bantuan pangan berasal dari PT. Perum Bulog.
“Untuk itu, membutuhkan dokumen data yang benar, sumber data ini adalah hasil pendataan dari Kemenko PMK dengan nama P3KE. Di mana ending terakhir ada di PT. Kantor Pos sebagai transporter, yang mana berdasarkan data dari PT. Kantor Pos, KPM sebanyak 12.904 itu yang akan dibagi,” terangnyam.
Erwin juga mengatakan data penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebanyak 12.904 KK ini akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara. Dibuat Keputusan Wali Kota, jumlah riil yang akan dilaporkan kepada pemerintah pusat.
“Data itulah yang akan dibagi transporter (PT. Kantor Pos). Dan berdasarkan surat dari Bappenas, paling lambat dibagi minggu ke 4 Januari, masih ada waktu 1 minggu, butuh kerja semua stakeholder terkait untuk validasinya supaya data jadi 1 data,” ujar Kepala Bappeda.
Sedangkan Kadis Sosial Khairil Anwar selaku dinas yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi dan validasi data P3KE (Dinas Sosial selaku PIC verifikasi dan validasi) mengatakan, bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses pengolahan data P3KE.
Sebagai informasi, penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah ini dibagi dalam dua termin, termin satu di bulan Jan-Maret dan termin dua di bulan April-Juni, dengan bantuan yang diberikan berupa beras 10 kg.- (Gih)
