POSMETRO.ID | PRABUMULIH - Dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Prabumulih yang membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Hartono Hamid, S.H., anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Prabumulih, menyampaikan sejumlah kritik dan saran penting terkait pengelolaan anggaran daerah, Selasa (02/07/2024)
Hartono Hamid menegaskan perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran, yang merupakan bagian integral dalam mewujudkan visi dan misi Prabumulih Prima. "Transparansi pengelolaan anggaran adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. DPRD memiliki kewenangan dan hak untuk melakukan pengawasan agar setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," ujarnya dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Hartono juga memberikan beberapa rekomendasi penting untuk perbaikan ke depan. Ia menyoroti bahwa meskipun ada banyak pencapaian, masih terdapat beberapa kegiatan rutin yang tidak terealisasi secara optimal. "Penganggaran ke depan harus lebih hati-hati dan disusun dengan optimisme yang realistis. Kita harus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dianggarkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak kekurangan dana," katanya.
Selain itu, Hartono juga menyampaikan kritik terhadap beberapa kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkot Prabumulih yang dinilai belum maksimal. Ia mendesak agar pada tahun anggaran berikutnya, pengelolaan APBD dapat lebih sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.
"Masukan dan saran ini kami harapkan dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkot Prabumulih untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tahun-tahun mendatang," tutup Hartono Hamid dalam pernyataannya.
