POSMETRO.ID | LAHAT – Ketidakhadiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lahat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Kabupaten Lahat pada Kamis (15/08/24) memicu kekhawatiran publik. Rapat yang seharusnya membahas persiapan dan pengawasan Pemilu 2024 ini menjadi panas setelah kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut tidak menghadiri agenda penting yang telah direncanakan.
Pimpinan Rapat Komisi I, Ahmad Barmawi, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap KPU dan Bawaslu. “Kami telah mengirimkan surat undangan sebanyak empat kali, namun hingga hari ini, pimpinan KPU dan Bawaslu Lahat tidak menunjukkan itikad baik untuk hadir dalam rapat ini,” tegas Barmawi.
Ketidakhadiran KPU dan Bawaslu ini juga mendapat reaksi keras dari masyarakat. Ganda Taruna, perwakilan dari Front Pemuda Lahat, dengan tegas meminta DPRD Lahat untuk mengajukan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar seluruh anggota KPU dan Bawaslu Lahat yang diduga kuat terlibat dalam kecurangan Pilkada 2024 segera dipecat.
“Kami sangat khawatir dengan potensi kerusuhan yang bisa terjadi pasca Pemilu 2024 di Kabupaten Lahat jika masalah ini tidak segera ditindaklanjuti. Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tetapi soal keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi kita,” ujar Ganda dengan penuh emosi.
Ganda juga mengungkapkan adanya indikasi negatif terkait upaya pengaruh terhadap sekelompok warga untuk meninggalkan tempat asalnya secara besar-besaran (eksodus), yang dinilai dapat mengganggu stabilitas demokrasi menjelang Pilkada 2024 di Kabupaten Lahat.
“Kami mengajak semua pihak yang hadir dalam rapat ini untuk benar-benar memperhatikan permasalahan ini, demi terciptanya demokrasi yang adil dan jujur,” tutup Ganda.
Situasi ini semakin memanaskan suhu politik di Kabupaten Lahat, dan menambah kekhawatiran masyarakat akan jalannya Pemilu 2024 yang aman dan damai. Keputusan DPRD Lahat dalam menyikapi persoalan ini menjadi sangat krusial untuk menghindari potensi konflik yang lebih besar.
.jpeg "Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Pada Anak di Polres OI Dinilai Lamban")
