POSMETRO.ID | PRABUMULIH - Siang tadi, dinamika Politik Kota Prabumulih tampak semakin memanas setelah sekelompok mahasiswa dan pemuda menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih, Jumat (13/09/2024). Aksi yang berlangsung tepat setelah Sholat Jumat ini menyoroti pentingnya transparansi dalam proses verifikasi berkas pasangan calon walikota, khususnya terkait legalitas ijazah yang digunakan oleh salah satu calon walikota Prabumulih, yang diketahui menggunakan ijazah Paket B.
Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut agar KPU Kota Prabumulih tidak sekadar memverifikasi secara administratif, tetapi juga memastikan keabsahan seluruh berkas pencalonan dengan cara yang terbuka dan dapat diakses publik. Jangan sampai ada konflik kepentingan yang bisa merusak tatanan demokrasi. Mereka meyakini bahwa hanya dengan transparansi penuh, proses Pilkada Prabumulih dapat berlangsung dengan adil dan berintegritas.
Pantauan POSMETRO.ID di lapangan, tuntutan utama dari aksi ini adalah terkait penggunaan ijazah Paket B dan C salah satu calon walikota dalam proses penetapan pencalonan. Deni Gumara, selaku koordinator aksi, dengan tegas menyatakan bahwa KPU harus bersikap lebih terbuka dalam menjelaskan legalitas ijazah yang digunakan oleh para calon. "Kami mendapat informasi bahwa salah satu calon walikota, tercatat sebagai lulusan SMA PGRI. Namun, dalam berkas pencalonan, yang terlampir adalah ijazah Paket B dan C. Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat, dan kami menuntut kejelasan dari KPU," ujar Deni Gumara dalam orasinya.
Deni menekankan bahwa ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan spekulasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada. "Kami tidak ingin Pilkada ini dicederai oleh ketidaktransparanan dalam hal-hal fundamental seperti legalitas pendidikan calon. Netralitas KPU harus dijaga, dan transparansi adalah kuncinya." paparnya.
Selain menuntut penjelasan mengenai ijazah paket B salah satu Calon walikota, para mahasiswa juga menyoroti pentingnya netralitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Deni Gumara menekankan bahwa KPU harus menjaga jarak dari segala bentuk kepentingan politik dan memastikan bahwa informasi terkait verifikasi dokumen disampaikan secara luas dan terbuka kepada masyarakat. “Netralitas KPU adalah hal mutlak yang harus dijunjung. Jangan sampai ada informasi yang ditutup-tutupi, terutama terkait legalitas ijazah dan status calon,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyuarakan kekhawatiran terhadap salah satu calon Wakil Walikota yang diduga masih menjabat sebagai anggota DPR dan belum mengundurkan diri. "Ini melanggar aturan pemilu yang jelas menyatakan bahwa seorang pejabat publik yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari jabatannya," kata Deni. Mereka mendesak KPU untuk menindak tegas segala pelanggaran dan memastikan bahwa semua calon memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.
Mahasiswa menegaskan bahwa Pilkada bukan hanya soal memenangkan suara, tetapi juga tentang kepercayaan publik terhadap para calon. “Jika sejak awal ada ketidakjelasan dalam hal pendidikan, bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa calon tersebut mampu memimpin kota ini dengan baik?” tambah mahasiswa lainnya seraya menegaskan akan terus mengawal jalannya Pilkada Prabumulih
"Ini adalah hak kami sebagai warga negara yang peduli terhadap masa depan Prabumulih. Kami tidak akan berhenti sampai KPU benar-benar menunjukkan komitmennya untuk menyelenggarakan Pilkada yang bersih dan berintegritas," pungkasnya
Dengan tuntutan yang jelas dan lantang, aksi mahasiswa ini menjadi pengingat penting bagi KPU bahwa transparansi, integritas, dan netralitas adalah kunci keberhasilan dalam proses demokrasi.
Menanggapi aksi unjuk rasa mahasisa dan Pemuda Kota Prabumulih, Ketua KPU Martadinata memberikan pernyataan yang menekankan apresiasinya terhadap keterlibatan mahasiswa dalam mengawal proses demokrasi. "Kami sangat mengapresiasi aksi kepedulian mahasiswa dan pemuda Kota Prabumulih dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi di kota ini. Keterlibatan mereka menjadi pengingat penting bahwa pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga masyarakat secara luas," ungkapnya saat dikonfirmasi usai aksi berlangsung.
Ketua KPU juga menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan integritas dalam setiap tahap Pilkada. "Kami akan memastikan seluruh proses verifikasi berkas dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan informasi terkait akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. KPU berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan netral dan profesional, demi mewujudkan Pilkada yang berintegritas." tegas Marta.
Sementara itu, salah satu Calon wakil Walikota Prabumulih Franky Nasril yang berpasangan dengan Calon Walikota H. Arlan saat dimintai tanggapannya kepada POSMETRO.ID menyatakan bahwa aksi mahasiswa adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati.
Menurutnya, tidak ada masalah dengan aksi unjuk rasa tersebut. "Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, mahasiswa punya hak untuk menyampaikan aspirasinya. Ini adalah bagian dari demokrasi yang sehat," ungkapnya. Ia menegaskan bahwa peran mahasiswa dalam mengawasi proses pemilihan adalah hal yang wajar dan perlu diapresiasi.
Namun, ia juga menekankan bahwa karena aksi ini ditujukan kepada KPU, maka KPU-lah yang berkewajiban untuk memberikan klarifikasi. "Apa yang disampaikan mahasiswa sudah dijawab dan diklarifikasi dengan jelas oleh pihak KPU," lanjutnya, mengacu pada tanggapan resmi dari KPU yang telah memberikan penjelasan terkait isu-isu yang disuarakan oleh mahasiswa, termasuk soal legalitas ijazah.
Lebih lanjut, Franky menyerukan agar semua pihak, baik pendukung, masyarakat, maupun seluruh elemen kota, dapat bersama-sama menjaga suasana Pilkada dengan penuh kedamaian. "Sekarang tugas kita bersama dengan seluruh masyarakat Kota Prabumulih adalah menjaga suasana pesta demokrasi Pilkada tahun ini dengan damai dan riang gembira," tuturnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menciptakan iklim politik yang sejuk dan penuh kebahagiaan, serta menghindari konflik yang dapat merusak persatuan. "Pemilu adalah pesta demokrasi, dan pesta seharusnya membawa kebahagiaan bagi semua. Mari kita buktikan bahwa Pilkada di Prabumulih bisa berjalan dengan aman, tertib, dan penuh keceriaan," pungkasnya.
