POSMETRO.ID | PALOPO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo menerima laporan pengaduan dari LSM Gempar Muda Indonesia (GMU-I) terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palopo tahun anggaran (TA) 2022-2023. Laporan tersebut diajukan pada Rabu (11/9/2024).
Investigasi yang dilakukan oleh LSM GMU-I didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan adanya indikasi ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran Dinkes Palopo pada TA 2022 dan 2023. Dugaan penyalahgunaan tersebut meliputi anggaran belanja obat-obatan, pengelolaan aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), serta anggaran belanja modal dan barang/jasa yang dinilai tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Walikota terkait kebijakan akuntansi.
Beberapa temuan penting dari dugaan penyalahgunaan anggaran Dinkes Palopo antara lain:
1. Penggunaan anggaran belanja obat-obatan TA 2022 yang tidak wajar, dengan selisih sebesar Rp 154 juta.
2. Pengelolaan aset tetap KDP yang tidak sesuai, dengan nilai penyimpangan sebesar Rp 65 juta.
3. Kekurangan volume pengerjaan Gedung Labkesda Dinkes Palopo TA 2023, dengan nilai sebesar Rp 9.694.400.
4. Penggunaan anggaran belanja modal dan barang/jasa TA 2023 yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan SAP dan kebijakan akuntansi pemerintah.
Ahmad, Koordinator Tim Investigasi LSM GMU-I, menyampaikan bahwa laporan tersebut telah diserahkan ke Ruang Pelayanan Pengaduan Kejari Palopo. "Kami berharap aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejari Palopo, dapat bekerja secara profesional dalam mengungkap dugaan pelanggaran di Dinkes Kota Palopo serta pelanggaran lainnya," ujarnya kepada awak media.
Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran publik sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta merasakan manfaat dari penggunaan anggaran tersebut.
*Reporter: Fadly*
