POSMETRO.ID, PRABUMULIH – Mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Prabumulih, Juhar Fahri, SE, memberikan klarifikasi menyangkut parodi salah satu Paslon Walikota Prabumulih yang mengomentari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Kota Prabumulih yang mencapai 183 miliar.
Menurut Juhar Fahri, SILPA merupakan hal yang wajar dalam pengelolaan anggaran dan bukanlah hal yang perlu dipandang negatif. "SILPA terjadi ketika terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai di akhir tahun. Hal ini bisa disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran atau adanya pendapatan yang lebih tinggi dari perkiraan. Namun, ini bukan berarti ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran, justru sebaliknya," ujarnya menjawab posmetro.id, Senin (30/09/2024).
Ia menegaskan bahwa SILPA adalah bukti pengelolaan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab. "Pemerintah Kota Prabumulih selalu mengelola anggaran dengan cermat. SILPA sebesar 183 miliar menunjukkan bahwa Pemerintah berhasil menekan pemborosan dan memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan, tanpa harus menghabiskan dana yang sebenarnya tidak mendesak," jelasnya.
Lebih lanjut, Juhar menyebutkan bahwa SILPA tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya, yang mencakup berbagai proyek pembangunan penting di Kota Prabumulih. "Dana yang tersisa ini bukan menganggur, tapi menjadi cadangan untuk proyek-proyek strategis yang akan dilaksanakan di masa depan. Ini adalah langkah yang bertanggung jawab untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Prabumulih," ujarnya.
Juhar juga menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif menjadi fokus utama selama ia menjabat sebagai Kepala BKD. "Kami selalu berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran. SILPA ini adalah hasil dari upaya pemerintah kota untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar untuk keperluan yang mendesak dan bermanfaat," katanya.
Sementara itu, kritik yang menyebutkan bahwa SILPA ini adalah bentuk kegagalan penggunaan anggaran dianggapnya tidak berdasar. "Jika kita menghabiskan anggaran tanpa perhitungan yang matang, itu justru akan merugikan masyarakat. Lebih baik kita memiliki sisa anggaran yang bisa digunakan untuk keperluan mendesak di masa depan daripada menggunakannya tanpa rencana yang jelas," tambahnya.
Juhar mengungkapkan bahwa SILPA ini akan sangat bermanfaat untuk melanjutkan pembangunan di Prabumulih. "Dana ini bisa dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan cadangan yang ada, pemerintah kota dapat bergerak lebih cepat dan fleksibel dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut," ujarnya.
Terakhir, ia menegaskan bahwa SILPA adalah bagian dari perencanaan keuangan yang matang dan tidak boleh dipolitisasi. "SILPA bukanlah tanda kegagalan, tapi bukti bahwa pemerintah kota mampu mengelola keuangan dengan baik. Kritik yang tidak berdasar hanya akan menyesatkan masyarakat," tutup Juhar.
