POSMETRO.ID | LAHAT - Dugaan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Lahat dalam menyelesaikan masalah perangkat desa memicu aksi unjuk rasa dari gabungan perangkat desa dari beberapa kecamatan. Aksi unjuk rasa yang terjadi Kamis (5/9/2024) ini menjadi yang ketiga kalinya dilakukan, dan kali ini situasi memanas hingga terjadi kerusakan fasilitas Pemkab Lahat.
Ketegangan meningkat setelah muncul kabar bahwa PJ Bupati Lahat, Imam Pasli, tengah berada di luar negeri, yang semakin memperburuk situasi. Ketiadaan pemimpin di tengah demonstrasi membuat massa semakin emosional, menyebabkan beberapa peserta aksi bertindak anarkis.
Dalam unjuk rasa tersebut, massa membawa baliho bertuliskan tuntutan agar PJ Bupati segera menyelesaikan masalah perangkat desa yang telah memenangkan gugatan di PTUN. "Jika tidak bisa menyelesaikan masalah ini, angkat kaki dari Bumi Seganti Setungguan!" demikian bunyi salah satu spanduk yang dibawa oleh para pengunjuk rasa.
Ketua LSM GRPK Soroti Kekosongan Pimpinan
Saryono, Ketua LSM Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) Kabupaten Lahat, menyebut kekosongan pimpinan pemerintahan menjadi salah satu faktor yang memicu aksi anarkis. "Pemerintah Kabupaten Lahat, khususnya PJ Bupati Imam Pasli, seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Namun, ada kesan seolah-olah permasalahan ini ditinggalkan begitu saja, dan diduga PJ Bupati sedang berada di luar negeri. Entah itu untuk perjalanan dinas atau urusan pribadi, masyarakat tidak diberi kejelasan," ujar Saryono dengan nada kecewa.
Tuntutan Warga Berujung Kekesalan
Saryono menambahkan bahwa kekesalan masyarakat sudah mencapai puncaknya karena ketidakseriusan Pemkab Lahat dalam menangani masalah perangkat desa. "Sudah dua hari berturut-turut Pemkab didemo, tapi tidak ada satu pun pejabat yang hadir dengan alasan perjalanan dinas. Tentu saja, hal ini memicu kemarahan warga, yang berujung pada tindakan anarkis," tambahnya.
Aksi unjuk rasa yang diwarnai kerusakan fasilitas ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah nyata dalam menangani permasalahan perangkat desa, sebelum situasi semakin tidak terkendali.
