POSMETRO.ID, PRABUMULIH - Pj. Walikota Prabumulih, H. Elman, ST, memberikan tanggapan tegas terkait sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, termasuk dugaan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan politik dan pertanyaan seputar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) disela-sela acara pelantikan Ketua DPRD Kota Prabumulih periode 2024-2029, Senin (14/10/2024)
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai dugaan penggunaan mobil dinas untuk kegiatan politik, H. Elman dengan tegas menyatakan bahwa seluruh aset negara, termasuk mobil dinas, harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Mobil dinas disediakan untuk menunjang tugas dan fungsi pejabat dalam pelayanan publik, bukan untuk kepentingan politik pribadi," ujarnya.
Elman juga menegaskan bahwa jika ada laporan yang kuat mengenai penyalahgunaan mobil dinas, pemerintah akan segera menindaklanjutinya. "Kami siap menindaklanjuti laporan-laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami berkomitmen untuk memastikan penggunaan aset negara secara transparan dan bertanggung jawab," tegasnya.
Selain dugaan penyalahgunaan mobil dinas, H. Elman juga menanggapi terkait netralitas ASN dalam menghadapi tahun politik pemilihan Walikota Prabumulih 2024. Mantan Sekretaris Dearah Kota Prabumulih ini menegaskan bahwa Pemerintahannya menjunjung tinggi perinsip netralitas ASN. "Kami sangat menjunjung tinggi prinsip netralitas ASN. Aparatur Sipil Negara tidak boleh terlibat dalam praktik politik praktis, sesuai dengan amanat undang-undang," ungkapnya.
H. Elman menambahkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih untuk menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. "Saya telah berkali-kali mengingatkan seluruh ASN untuk tetap netral, profesional, dan fokus melayani masyarakat. Kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas ini," katanya.
Lebih lanjut, Elman menegaskan bahwa jika ada ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis, tindakan tegas akan diambil sesuai aturan. "Kami akan melakukan penyelidikan bersama BKPSDM dan Inspektorat. Jika terbukti, sanksi disiplin akan diberikan, mulai dari teguran hingga pemberhentian, tergantung beratnya pelanggaran yang dilakukan," ujarnya dengan tegas.
Tindakan ini, menurutnya, bertujuan untuk menjaga integritas ASN dan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan tanpa intervensi politik. "Netralitas ASN adalah hal yang mutlak, dan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," pungkasnya.
Dengan komitmen ini, H. Elman berharap ASN di Kota Prabumulih tetap profesional dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dan dapat terus mendukung pemerintahan yang bersih serta bebas dari pengaruh politik. Jun M
