POSMETRO.ID | PALOPO – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempar Muda Indonesia (GMU-I) baru-baru ini mengungkapkan dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di RSUD Sawerigading Palopo dalam Tahun Anggaran (TA) 2022-2023. Temuan ini menyoroti beberapa item anggaran yang dianggap mencurigakan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Menurut GMU-I, beberapa indikasi penyalahgunaan yang berhasil didokumentasikan meliputi penambahan aset akibat kerusakan berat, daftar hibah kendaraan yang belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), serta dugaan kesalahan dalam penganggaran belanja dan laporan keuangan. Temuan ini, menurut pihak LSM, menjadi dasar kuat untuk menduga adanya pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan.
Ahmad, koordinator investigasi LSM Gempar, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan profesional. "Kami berharap APH dapat menangani kasus ini secara tuntas dan transparan," tegasnya. Ahmad menambahkan, evaluasi mendalam terhadap pengelolaan anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kontrol sosial dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Respon Aparat Penegak Hukum
Menanggapi laporan LSM tersebut, Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Sayed Ahmad Aidid, memastikan bahwa setiap laporan akan diproses sesuai prosedur hukum. "Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aduan, termasuk dugaan penyalahgunaan anggaran ini, demi mewujudkan keadilan dan transparansi," ujar AKP Sayed Ahmad. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja secara profesional dalam mengusut tuntas permasalahan ini.
Keterbukaan dan Transparansi untuk Kepercayaan Publik
Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran di RSUD Sawerigading Palopo menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Kerja sama yang kuat antara lembaga kontrol sosial seperti LSM, aparat penegak hukum, serta pihak terkait sangat dibutuhkan dalam menangani isu-isu seperti ini. Hanya dengan keterbukaan dan koordinasi yang baik, kepercayaan publik terhadap sistem keuangan publik dapat terjaga.
Langkah Lanjutan dan Harapan Ke Depan
LSM Gempar berharap bahwa temuan ini akan menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperbaiki tata kelola anggaran, khususnya di instansi publik seperti RSUD. Dalam kesimpulannya, Ahmad menekankan pentingnya peran LSM sebagai pengawas sosial agar penyelewengan dapat diminimalisasi, sementara aparat penegak hukum diharapkan segera menindaklanjuti dugaan ini dengan penuh tanggung jawab.
Kasus ini, selain menjadi ujian bagi integritas pengelolaan keuangan di RSUD Sawerigading, juga menjadi panggilan bagi publik untuk lebih kritis dalam memantau penggunaan anggaran negara. Semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif demi kepentingan masyarakat luas.
Redaksi
