POSMETRO.ID | LUWU - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Progress melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Luwu Timur kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan. Laporan tersebut terkait temuan investigasi LSM Progress mengenai penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 941 juta pada 10 paket proyek infrastruktur Tahun Anggaran 2022.
Investigasi yang dilakukan LSM Progress pada 18 September 2024 menemukan indikasi kejanggalan dan kurangnya transparansi dari Dinas PUPR Luwu Timur dalam memberikan klarifikasi terkait temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami menduga adanya penyalahgunaan anggaran di Dinas PUPR Luwu Timur. Sepuluh paket pekerjaan infrastruktur yang diaudit menunjukkan adanya kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan dari pelaksana proyek. Kami juga mengalami kesulitan saat berusaha bertemu dengan Kepala Dinas PUPR untuk mendapatkan klarifikasi," ungkap Ahmad, Ketua Bidang Investigasi LSM Progress, Senin (21/10/2024).
Ahmad juga menambahkan bahwa pihaknya menduga adanya permainan anggaran yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO), pihak penyedia jasa, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
"Pihak pelaksana dan PPK diduga ‘main mata’. Beberapa paket pekerjaan sudah dicairkan 100%, namun masih terdapat kekurangan volume dalam pelaksanaannya," lanjut Ahmad.
Atas dasar temuan tersebut, LSM Progress telah mengirimkan laporan pengaduan resmi ke Kejati Sulawesi Selatan di Makassar untuk proses hukum lebih lanjut pada Senin (21/10/2024) melalui kantor Pos Indonesia cabang Kota Palopo.
LSM Progress juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. "Pemerintah daerah seharusnya lebih terbuka terhadap kunjungan LSM sebagai bagian dari kontrol sosial. Hal ini penting untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar," tegas Ahmad.
Reporter: Fadly
.jpg "Mengawal \"Pelaporan Balik\" Kasus AG di Polsek Walenrang: Mencari Keadilan Hukum")
