• Jelajahi

    Copyright © POSMETRO.ID
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Kriminal

    LSM Progress Soroti Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dinas Perikanan Lutim Tahun 2023

    01 November 2024, November 01, 2024 WIB Last Updated 2024-11-01T08:36:36Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    POSMETRO.ID | LUWU - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Progress menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur (Lutim) terkait pengadaan alat tangkap dan sarana budidaya perikanan pada tahun anggaran 2023. Temuan ini telah dilaporkan oleh LSM Progress ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur pada Kamis (31/10/2024).


    Koordinator Investigasi LSM Progress, Ahmad, menjelaskan, “Berdasarkan hasil temuan kami, pihak Dinas Perikanan Lutim diduga terindikasi penyalahgunaan anggaran pada proyek pengadaan alat tangkap dan sarana budidaya perikanan untuk kelompok nelayan dan pembudidaya. Nilainya mencapai kisaran Rp318 juta,” ungkapnya saat diwawancarai oleh wartawan.


    Temuan investigasi mengindikasikan adanya kelebihan pembayaran untuk Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, dengan nilai mencapai Rp520.699.570,00. Sejumlah Rp202.071.348,00 dari kelebihan tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur, namun masih ada sisa sebesar Rp318.628.222,00 yang belum ditindaklanjuti, sesuai dengan STS Nomor 001/BPD/Diskan – 022/BPD/Diskan.


    Kelebihan pembayaran ini diduga terjadi karena ketidaksesuaian volume dan harga satuan barang yang melebihi Standar Satuan Harga (SSH) pengadaan alat tangkap diberikan kepada 23 kelompok, sementara pengadaan benih sarana budidaya diperuntukkan bagi 56 kelompok.


    Menurut hasil pemeriksaan dokumen, diketahui bahwa Pengguna Anggaran (PA) dalam menetapkan pemaketan proyek tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain itu, berdasarkan uji petik dan konfirmasi kepada 135 penerima, termasuk 60 kelompok nelayan dan 75 kelompok pembudidaya, ditemukan bahwa 80 kelompok di antaranya menerima alat tangkap atau benih budidaya yang tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan kontrak.


    LSM Progress berharap aparat penegak hukum (APH) menanggapi kasus ini dengan serius dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. “Kontrol sosial ini kami lakukan agar masyarakat nelayan dapat merasakan bantuan dengan tepat dan sesuai peruntukannya,” ujar Ahmad.


    Reporter: Fdl

    Komentar

    Tampilkan

    BREAKING NEWS